Kerusuhan Suporter Terus Berulang, Hukuman Komdis PSSI Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah

Bola.com, Jakarta - Fenomena kerusuhan suporter kembali menjadi perhatian besar dalam sepak bola Indonesia. Aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, hingga perusakan fasilitas stadion masih terus terjadi di berbagai pertandingan dan berujung pada sanksi berat dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Namun di tengah derasnya hukuman yang dijatuhkan kepada klub, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas sanksi tersebut. Sejumlah pihak menilai hukuman yang ada sebenarnya sudah cukup berat, tetapi belum mampu menyentuh akar persoalan utama, yakni perilaku oknum suporter itu sendiri.

Dalam beberapa musim terakhir, banyak klub harus menerima kerugian besar akibat ulah suporternya. Dampaknya bukan hanya soal denda finansial, tetapi juga kehilangan pemasukan pertandingan hingga terganggunya stabilitas klub secara keseluruhan.

Kasus terbaru terjadi setelah pertandingan PSM Makassar kontra Persib Bandung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare. Sejumlah oknum suporter turun ke lapangan setelah laga berakhir dan membuat klub kembali berada dalam ancaman sanksi tambahan dari Komdis PSSI.

Pengamat sepak bola Indonesia, Doni Setiabudi, menilai hukuman yang diberikan Komdis PSSI sebenarnya sudah cukup berat dan sangat merugikan klub. Namun di sisi lain, perilaku oknum suporter masih terus berulang dari musim ke musim.

“Kalau saya berkaca dari beberapa pertandingan terakhir yang memang sering terjadi kerusuhan atau suporter masuk ke lapangan, sebenarnya hukuman itu cukup terasa. Contohnya Persib Bandung yang kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub,” ujar Doni.

Pria yang akrab disapa Kang Jalu itu menilai efektivitas hukuman harus dibarengi ketegasan dan konsistensi dari Komdis PSSI dalam menjalankan regulasi. Menurutnya, penerapan sanksi tidak boleh dipengaruhi persepsi ataupun faktor suka dan tidak suka terhadap klub tertentu.

“Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu,” katanya.

Doni juga menilai persoalan utama sebenarnya terletak pada budaya suporter di Indonesia yang dinilai masih belum siap menerima kekalahan. Padahal dalam sepak bola, hasil pertandingan selalu memiliki tiga kemungkinan.

“Dalam sepak bola cuma ada tiga hasil, menang, kalah, atau seri. Tapi budaya menerima kekalahan suporter Indonesia masih rendah. Makanya edukasi kepada suporter itu penting,” ucapnya.

Menurut Doni, kerusuhan yang terjadi bukan hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan membuat penonton lain merasa tidak nyaman berada di stadion.

“Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi kalau tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu,” tegasnya.

Sejumlah kasus dalam beberapa musim terakhir menunjukkan betapa besar dampak hukuman terhadap kondisi klub. Persela Lamongan misalnya, sempat menerima hukuman larangan bermain tanpa penonton selama satu musim akibat kerusuhan suporter.

Sanksi tersebut menjadi pukulan telak karena klub kehilangan pemasukan pertandingan dan kondisi finansial ikut terganggu. Situasi itu bahkan disebut membuat beberapa investor memilih mundur dari klub.

Persipura Jayapura juga mengalami situasi serupa. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu mendapat hukuman larangan bermain tanpa penonton selama satu musim, yang otomatis meningkatkan beban operasional tim.

Tanpa kehadiran penonton, pemasukan tiket hilang sementara kebutuhan akomodasi dan transportasi tetap berjalan. Kondisi tersebut membuat klub harus mengeluarkan biaya lebih besar di tengah tekanan finansial kompetisi.

Doni menilai model hukuman tanpa penonton mulai kehilangan efektivitas karena justru lebih banyak membebani klub dibanding pelaku kerusuhan itu sendiri. Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi modern untuk membantu pengawasan di stadion.

“Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung. Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana,” katanya.

Ia bahkan mengusulkan penggunaan teknologi face recognition seperti yang diterapkan di sejumlah liga luar negeri. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi pelaku kerusuhan agar tidak bisa kembali masuk stadion.

Senada dengan Doni, Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin, menilai akar utama persoalan tetap berada pada perilaku suporter yang harus berubah.

“Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub,” ujar Amir.

Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sejauh ini sebenarnya sudah sesuai aturan yang berlaku. Namun klub tetap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ulah oknum suporter.

“Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan,” katanya.

Amir juga menyebut edukasi dan sosialisasi kepada suporter sebenarnya sudah cukup sering dilakukan oleh klub maupun operator kompetisi. Namun perubahan perilaku belum sepenuhnya terlihat di lapangan.

“Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa aparat keamanan kini juga mulai bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di stadion. Menurut Amir, pelaku kerusuhan harus diperlakukan sama seperti masyarakat umum lainnya.

“Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak,” tegas Amir.

Berulangnya kerusuhan suporter kini menjadi alarm serius bagi sepak bola Indonesia. Dampaknya bukan hanya soal denda dan hukuman tanpa penonton, tetapi juga ancaman terhadap iklim industri sepak bola nasional secara keseluruhan.

Ketika klub terus dirugikan oleh sanksi, sponsor berpotensi kehilangan minat untuk berinvestasi. Pada akhirnya, klub menjadi pihak yang menanggung beban finansial terbesar sementara kompetisi ikut kehilangan nilai profesionalisme.

Karena itu, pembenahan sepak bola Indonesia dinilai tidak cukup hanya melalui hukuman semata. Dibutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari PSSI, operator liga, klub, aparat keamanan, hingga komunitas suporter agar atmosfer sepak bola nasional bisa berkembang menjadi lebih sehat, aman, dan profesional.