43 Bangunan Rusak Pasca-demo Siap Direhabilitasi, Ini Daftarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan merehabilitasi 43 unit bangunan yang rusak akibat aksi demo pada akhir Agustus 2025.

Ini mencakup 43 unit bangunan yang ditangani dan tersebar di 15 kabupaten/kota pada 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, langkah ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah dalam memulihkan fungsi fasilitas publik demi menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat.

Baca juga: Daftar Fasilitas Umum yang Rusak Pasca-demo

“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Tentunya, kami melakukan identifikasi terlebih dahulu pada infrastruktur publik yang mengalami kerusakan," jelas dia, Rabu (10/9/2025).

Ini merupakan Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat. Sehingga, Kementerian PU harus mengklasifikasi kerusakan ringan, sedang dan berat, atau perlu rehabilitasi total.

Kementerian PU menentukan prioritas utama penanganan adalah perbaikan fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar,” tambah Menteri Dody.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden untuk merespon peristiwa yang berdampak pada kerusakan infrastruktur.

"Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat,” kata Dewi.

Baca juga: Rusak Parah, Perbaikan JPO di Senen Kelar Desember 2025

Rehabilitasi 43 Bangunan Rusak

DKI Jakarta  

• JPO Halte TransJakarta Pasar Senen (Jakarta Pusat)
• JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya (Jakarta Selatan).

Jawa Barat

• Wisma dan Kantor Cagar Budaya MPR RI (Bandung),
• Gedung DPRD dan Pos Jaga (Cirebon). 

Jawa Tengah

• Sekretariat DPRD Kota Surakarta (Surakarta),
• BKAD dan Sekretariat Daerah, Kantor Dinas Kominfo, Alun-alun (Banyumas),
• Gedung DPRD Kota Pekalongan, Gedung Sekretariat Daerah, Gedung Kantor Walikota (Pekalongan),
• Gedung DPRD (Jepara),
• Gedung Paripurna Serbaguna DPRD (Brebes), dan
• Gedung DPRD (Cilacap). 

Jawa Timur

• Bangunan Cagar Budaya dan Non Cagar Budaya Gedung Grahadi (Surabaya),
• Kantor DPRD Kota Kediri yang terdiri dari Ruang Rapat Fraksi, Ruang Fraksi Sayap Kanan, dan Gedung Utama Kantor DPRD, serta UPT Perlindungan Konsumen (Kota Kediri),
• Gedung Sekretariat Daerah Kab. Kediri, Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD Kab. Kediri, Gedung A Kantor Samsat dan Gedung B Kantor Samsat (Kab. Kediri), 
• Gedung Kantor DPRD Kab. Blitar Gedung A dan Gedung B (Kab. Blitar).

Sulawesi Selatan 

• Kantor Utama DPRD Makassar, Bangunan Sayap Kanan DPRD Makassar, Kantor Utama DPRD Prov. Sulawesi Selatan, Kantor Tower,  Gedung Sekretariat, Gedung Subbag Rumah Tangga, Gedung Badan Kehormatan, Gedung Gudang Listrik, Gedung Kantin, Gedung Aspirasi, dan Gedung Pos Jaga.

Baca juga: 2 JPO Rusak Imbas Aksi Demo Mulai Diperbaiki

NTB

• Kantor Utama DPRD, Kantor Sekretaris Dewan DPRD, dan Rumah Jaga DPRD. 

Melalui upaya rehabilitasi ini, Kementerian PU berharap dapat mengembalikan fungsi bangunan dan gedung yang terdampak aksi penyampaian aspirasi.

Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus mendukung dan menjaga bangunan-bangunan yang merupakan warisan budaya bangsa. 

Sebagai langkah antisipasi pada masa mendatang, Kementerian PU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas material yang digunakan dalam proses rehabilitasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perbaikan tidak hanya mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga meningkatkan daya tahannya,” tandas Dewi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini