5 Rekomendasi DPR ke Menkeu Purbaya untuk Redam Keresahan Publik

KOMPAS.com-Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan lima rekomendasi kepada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meredam keresahan publik yang muncul dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

Misbakhun menilai keresahan tersebut mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat, terutama soal biaya hidup dan keadilan fiskal.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” kata Misbakhun, Rabu di Jakarta.

Baca juga: Menkeu Purbaya: 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Berikut lima rekomendasi yang disampaikan DPR:

1. Perkuat Subsidi Pangan dan Energi

Misbakhun menekankan subsidi harus tepat sasaran dan sampai ke kelompok miskin. Ia mencontohkan beras, minyak goreng, listrik, dan LPG sebagai kebutuhan pokok yang harus terjangkau.

“Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

2. Perluas Program Padat Karya dan Insentif UMKM

Menurut Misbakhun, penciptaan lapangan kerja lebih mendesak dibanding keringanan pajak. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

“Kalau UMKM diberi insentif, daya beli terjaga dan lapangan kerja baru tercipta,” jelasnya.

3. Stabilkan Harga Pangan

Cadangan nasional dan distribusi logistik perlu diperkuat. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke defisit harus dijalankan cepat. Lonjakan harga beras harus segera dikendalikan.

Baca juga: DPR: Menkeu Purbaya Harus Prioritaskan Stabilisasi Harga dan Reformasi Pajak

4. Perkuat Jaring Pengaman Sosial

BLT fleksibel sebaiknya diaktifkan kembali. Program ini terbukti efektif meredam keresahan sosial selama pandemi COVID-19.

“BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

5. Lakukan Reformasi Fiskal Progresif

Misbakhun menegaskan APBN harus sehat tanpa membebani rakyat kecil. Kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih.

“Prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan wong cilik,” ucapnya.

Misbakhun menegaskan DPR akan mengawal program strategis pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

“Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi stabil. Itulah makna pesan Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” tutupnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini