Alasan Aliansi Ekonom Desak Pemerintah Longgarkan TKDN

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Ekonom Indonesia meminta pemerintah untuk melonggarkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas.

Dosen Ekonomi UI Rizki Nauli Siregar yang masuk dalam Aliansi Ekonom Indonesia menyebutkan permintaan ini termaktub dalam tujuh desakan Darurat Ekonomi yang dilayangkan oleh Aliansi Ekonom ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Desakan keempat kami adalah deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Evaluasi menyeluruh dan longgarkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi sumber daya manusia, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur," ujarnya saat jumpa pers, dikutip Kamis (11/9/2025).

Baca juga: 400 Ekonom Desak Pemerintah Evaluasi TKDN, Ini Respons Kemenperin

Menurut Rizki, kebijakan TKDN yang terlalu kaku justru membebani dunia usaha, terutama UMKM.

Alih-alih mendorong industri dalam negeri, TKDN yang ketat sering kali menimbulkan biaya produksi tinggi dengan kualitas yang belum sebanding, sehingga produk Indonesia kehilangan daya saing di pasar global, serta menimbulkan celah korupsi dalam proses perizinan maupun pengadaan.

Rizki memaparkan, berdasarkan Studi ERIA (2023) dan CSIS (2023) menunjukkan bahwa penerapan TKDN memperburuk iklim investasi, menurunkan produktivitas industri, serta membebani konsumen dengan harga produk yang lebih mahal.

Bahkan data yang serupa juga menyampaikan kebijakan TKDN menurunkan daya saing industri, memicu distorsi alokasi sumber daya, berpotensi melanggar aturan WTO, serta merugikan hubungan perdagangan internasional Indonesia dan akses Indonesia pada pasar global.

Baca juga: 400 Ekonom Desak Pemerintah Evaluasi TKDN, Ini Respons Kemenperin

Sebagai informasi, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (9/9/2025).

Aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi ini menyampaikan tujuh desakan sebagai respons atas kondisi perekonomian nasional yang dinilai memburuk.

Pemerintah diminta untuk segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif demi menciptakan pertumbuhan inklusif, membuka lapangan kerja berkualitas serta menjamin kesejahteraan rakyat.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini