Alih Fungsi Lahan Disebut Jadi Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Kementerian ATR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka soal alih fungsi lahan yang disebut menjadi penyebab banjir di Bali.

Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengatakan, pihaknya akan menganalisa semua program yang mengalihfungsikan sawah dan berencana menyetop program tersebut jika memang memberikan banyak dampak negatif.

“Kita akan menganalisa sebenarnya kalau ada alih fungsi nanti kita akan cek tapi kebijakan yang sedang kita lakukan yah mungkin bersama dengan Pemda Provinsi. Kita akan setop dulu alih fungsi terutama yang kawasan sawah itu,” ujarnya kepada media di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Menpar: Tak Ada Destinasi Wisata Terdampak Banjir, Bali Tetap Terbuka Bagi Wisatawan

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf Kondisi bangunan ruko yang hancur diterjang banjir terlihat di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah bangunan seperti ruko, toko dan rumah warga di wilayah Denpasar mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi di sejumlah titik sejak Rabu pagi.

Pihaknya pun berencana akan berkomunikasi dengan Pemerintah Dearah Bali untuk membahas lebih rinci mengenai penyebab banjir di Bali.

“Sedang kita lakukan (koordinasi) karena ini masalahnya kan banyak banget, ada karena curah hujan, ada karena sampah juga kan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Bali dilanda bencana banjir pada 10 September 2025.

Analisa Direktur Eksekutif Walhi Bali, Made Krisna Dinata, menyebutkan banjir di Bali disebabkan oleh alih fungsi lahan, buruknya tata kelola ruang dan pengelolaan sampah.

Baca juga: XLSMART Pulihkan Jaringan Bali Usai Banjir, Layanan Tetap Stabil

"Alih fungsi lahan, terutama pertanian menjadi bangunan adalah pemicu awal bencana banjir Bali," ujar Krisna, dikutip Kompas.com, Senin (15/9/2025).

Padahal, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, alih fungsi lahan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan pelanggaran yang masif.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini