Antrean PPPK Paruh Waktu di Polres Nunukan Membeludak, Blanko SKCK Sampai Habis

NUNUKAN, KOMPAS.com – Antrean peserta PPPK Paruh Waktu 2025 membeludak di Mako Polres Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (12/9/2025).

Peserta rela menunggu sejak pagi untuk membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai salah satu syarat pemberkasan.

Kondisi ini terjadi karena BKN hanya memberikan batas akhir pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH) sampai 15 September 2025.

Proses pemberkasan wajib dilakukan melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id. Jika dokumen tidak lengkap atau terlambat diunggah, peserta berisiko gagal mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Blanko SKCK Sempat Habis

Membludaknya antrean membuat Polres Nunukan sempat kehabisan blanko SKCK.

“Blanko ada hanya terbatas. Mengingat tiba-tiba ada antrean karena masyarakat berbondong-bondong akibat waktu pemberkasan yang mepet,” kata Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Sunarwan.

Baca juga: Antrean SKCK di Polresta Yogyakarta Membludak, Imbas Pemberkasan PPPK

Ia memastikan blanko tambahan sudah dikirim Polda Kaltara dan diterima Polres Nunukan pada sore hari.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BKPSDM untuk meminta kelonggaran waktu ke BKN.

“Mengingat geografis Nunukan yang merupakan perbatasan RI–Malaysia, dan jarak tempuh tidak sebentar bagi masyarakat pedalaman,” ujar Sunarwan.

Minta Waktu Upload Berkas Diperpanjang

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Surai, menegaskan pihaknya sudah melaporkan kondisi di lapangan ke BKN. 

Ia berharap BKN bisa memberikan perpanjangan waktu pendaftaran.

“Kepada teman-teman PPPK paruh waktu, dilanjut saja usahanya dan segera upload berkasnya. Kita sudah koordinasi ke BKN (meminta perpanjangan waktu). Tapi baru sebatas lisan. Semoga segera direspons. Selamat berjuang,” kata Surai.

Baca juga: Biaya Pembuatan SKCK untuk Pemberkasan PPPK Paruh Waktu

Harapan serupa disampaikan oleh anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama.

“Kabupaten Nunukan ini daerah perbatasan negara. Kita tahu, banyak sekali masyarakat kita berasal dari pedalaman yang jauh dari kota. Mereka butuh waktu tidak sebentar dan biaya tidak sedikit hanya untuk membuat SKCK di Polres,” ujarnya.

Andre meminta Pemkab Nunukan segera merespons kondisi ini karena keterlambatan unggah DRH bisa memicu gejolak sosial.