Ara Berencana Pulihkan Kawasan Kumuh dan Sanitasi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan rencananya untuk memulihkan kawasan kumuh beserta sanitasi di Jakarta pada tahun 2026.

"Kemudian juga tahun depan, kita akan memulihkan kawasan kumuh di Jakarta, sekaligus sanitasinya," kata Ara usai Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Sehingga, kata dia, program anggarannya nanti akan mengadopsi gotong-royong untuk perumahan.

"Ada dari Jakarta, ada dari pemerintah pusat, dan juga banyak dari gotong-royong, seperti Buddha Tzu Chi, dari Kadin, dari perusahaan, yang semua gotong-royong untuk bagaimana membenahi kawasan-kawasan Jakarta yang kumuh supaya tidak kumuh lagi," tambahnya.

BSPS Program Utama Anggaran 2026 

Bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian PKP pada tahun 2026.

Baca juga: 81,69 Persen Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Bedah Rumah

Hal itu tercermin dari alokasi pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2026 yang sebagian besar diperuntukkan BSPS.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel memaparkan, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2026 diusulkan sebesar Rp 10,895 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 8,9 triliun dialokasikan untuk BSPS dengan target 400.000 unit atau 81,69 persen dari total anggaran Kementerian PKP.

Target tersebut akan mendukung capaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025-2029.

"BSPS mencapai Rp 8,9 triliun dengan target 400.000 unit, dan ini meningkat 773,5 persen dari anggaran tahun 2025 saat ini yang sebesar Rp 1,02 triliun atau mencapai target 45.073 unit," ujar Didyk saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (9/9/2025).

Adapun target BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 unit itu mencakup di pesisir 120.000 unit, perdesaan 160.000 unit, dan perkotaan 120.000 unit.

Lanjut Didyk, BSPS merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu sebagian besar anggaran Kementerian PKP pun dialokasikan ke BSPS.

Baca juga: Percepat Bedah Rumah, Pemda Diminta Ajukan Usulan DTSEN Masyarakat Desil 1-4

"Jadi tidak boleh digeser-geser (anggaran BSPS), dan itu bagian dari komitmen Rp 58 triliun anggaran untuk program 3 juta rumah 2026 yang di antaranya berasal dari FLPP dan PPN DTP," tandasnya.

Alokasi Anggaran Kementerian PKP Lain

Didyk menjelaskan, selain BSPS, anggaran Kementerian PKP tahun 2026 juga dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp 375,32 miliar dengan 746 unit atau 22 tower.

"Ini melanjutkan untuk multi-years contract (MYC) nya Ibu Kota Nusantara (IKN) terutama yang semakin juga selesai kontrak-kontraknya," imbuhnya.

Kemudian pembangunan rumah khusus untuk cadangan bencana Rp 249,43 miliar, bantuan Prasarana Sarana Utilitias (PSU) sebesar Rp 29,8 miliar dengan 2.007 unit, penanganan kumuh Rp 155,85 miliar, dan sanitasi Rp 36 miliar.

Selanjutnya, dukungan manajemen sebesar Rp 981,9 miliar untuk operasional dan gaji pegawai.

Sementara itu, sebesar Rp 167,9 miliar untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi untuk seluruh satuan kerja Kementerian KKP di pusat maupun daerah.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini