Bahlil Berikan Sinyal Tak Ada Tambahan Impor BBM Swasta, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan kuota impor untuk tahun 2025 yang sudah dinaikkan hingga mencapai 110 persen dibandingkan tahun lalu.

“Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen,” ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Mitsubishi Destinator Masuk 10 Besar Mobil Terlaris 2025

Dok. Sekretariat Presiden Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia mencontohkan, jika pada 2024 sebuah perusahaan mendapat jatah 1 juta kiloliter, maka pada 2025 kuotanya naik menjadi 1,1 juta kiloliter. “Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti di 2025, kita memberikan kuota impor 1 juta 100 kiloliter," kata dia.

"Nah, kalau masih ada yang kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” lanjut Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap berada dalam kendali negara. “Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antara perusahaan swasta dengan Pertamina sudah dilakukan, termasuk melalui Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. “Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi,” pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Yuliot mengungkapkan bahwa salah satu alasan pasokan di SPBU swasta bisa tertekan adalah karena adanya peningkatan permintaan setelah Pertamina menerapkan QR Code pada pembelian BBM subsidi, Pertalite. “Ini kan Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code, sementara masyarakat, karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin cc kendaraannya tidak sesuai, sehingga terjadi shifting yang tadinya dari subsidi, Pertalite, menjadi non-subsidi,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Baca juga: Komentar Pakar Bahan Bakar Soal Nasib Shell di Indonesia

Intan Afrida Rafni Kondisi SPBU Shell yang sepi karena pasokan BBM jenis bensin kosong selama seminggu.

“Sehingga ada peningkatan permintaan (terhadap BBM swasta),” lanjut Yuliot.

Menurut perhitungannya, kebijakan QR Code telah mendorong peralihan konsumsi Pertalite ke BBM non-subsidi hingga 1,4 juta kiloliter (KL). “Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan (BBM) untuk badan usaha swasta,” kata Yuliot.

Untuk mengatasi kelangkaan pasokan, pemerintah menyiapkan penyesuaian alokasi BBM antara SPBU swasta dan Pertamina.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini