BENGKULU UTARA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi memberikan anggaran sebesar Rp 15,3 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu.
Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk membangun infrastruktur, seperti sarana dan prasaranan, air bersih, hingga jalan yang dibutuhkan oleh desa di kawasan transmigrasi.
"Untuk di kawasan transmigrasi, terutama untuk sarana-prasarana dan jalan non-status itu menjadi tugas dan kewenangan kami untuk dibangun agar proses percepatan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan desa, di kawasan transmigrasi itu bisa berjalan secara eskalatif," katanya dalam kunjungan ke Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu pada Selasa (09/09/2025).
Baca juga: Warga Konawe Utara Hibahkan 1.000 Hektar Tanah untuk Transmigrasi
Tak hanya untuk provinsi, Kementerian Transmigrasi juga secara khusus memberikan tambahan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 5,3 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi Lagita.
Adapun kawasan transmigrasi Lagita telah mulai dibangun sejak tahun 1980, dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet.
Viva Yoga mengatakan, total ada 5 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu, yakni kawasan Lagita dan Enggano di Bengkulu Utara, kawasan transmigrasi Kedurang di Bengkulu Selatan, kawasan Muara Sahung di Kaur, dan kawasan Padang Ulak Tanding di Rejang Lebong.
Ia menjelaskan bahwa konsep transmigrasi saat ini sudah bergeser, dari yang dulu terpusat di pemerintah pusat, menjadi harus berdasarkan permintaan pemerintah daerah.
"Untuk saat ini belum ada permintaan dari pemerintah daerah tentang transmigrasi di Bengkulu Utara. Jadi transmigrasi itu bisa dilaksanakan untuk pengiriman calon transmigrasi apabila ada permintaan dari pemerintah daerah," paparnya.
Pemprov Anggarkan Rp 600 Miliar untuk Jalan
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu menanggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar hampir Rp 600 miliar untuk pembangunan jalan.
Helmi mengatakan bahwa banyak daerah, khususnya di kawasan transmigrasi, yang membutuhkan akses jalan layak.
"Ketika para transmigran menanam, tanam-tanam sawit segala macam itu memerlukan infrastruktur pendukung jalan. Sehingga mudah bagi mereka untuk mengeluarkan hasil pertaniannya keluar," ungkapnya.
Baca juga: Obral Insentif bagi Investor di Kawasan Transmigrasi
Tak berhenti pada tahun 2025, kucuran anggaran jumbo untuk jalan juga akan diberikan pada tahun depan, bahkan dengan jumlah yang lebih besar.
"Alokasinya Rp 600 miliar (tahun 2025) kurang lebih, itu kita perlu untuk perbaikan jalan dan jembatan. Tahun depan kita naikkan lagi sekitar Rp 700 miliar," ujarnya.
Ungkap Helmi, total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan dan jembatan di provinsinya mencapai angka Rp 2,5 triliun.
Namun, menurutnya, terbuka kemungkinan pendanaan proyek dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC).
Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Posko Tim Ekspedisi Patriot Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita, Bengkulu Utara, Bengkulu.