Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Ketentuan dan Masa Kontraknya

JAKARTA, KOMPAS.com – PPPK Paruh Waktu atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah skema aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan jam kerja terbatas berdasarkan perjanjian dan menerima gaji sesuai ketentuan pemerintah.

Program ini menjadi peluang baru bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi CPNS maupun PPPK penuh waktu, tetapi masih dibutuhkan instansi pemerintah.

Dasar hukum PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Baca juga: BKN Perpanjang Waktu Pengisian Dokumen PPPK Paruh Waktu hingga 22 September 2025

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Tujuan Pengadaan PPPK Paruh Waktu

Masih mengacu pada Kepmen PAN-RB Nomor 16/2025, pengadaan PPPK paruh waktu bertujuan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah. 

Selain itu, pengadaan PPPK Paruh Waktu juga bertujuan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang mengisi jabatan ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Antrean PPPK Paruh Waktu di Polres Nunukan Membeludak, Blanko SKCK Sampai Habis

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Berdasarkan diktum ke-19 Kepmen PAN-RB Nomor 16/2025, gaji PPPK paruh waktu paling sedikit sama dengan penghasilan terakhir saat menjadi pegawai honorer atau mengikuti upah minimum di wilayah tempat mereka bertugas.

"PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah," tulis Kepmenpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Selain gaji pokok, pegawai juga dapat memperoleh tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan instansi.

Penentuan gaji tidak membedakan latar pendidikan, baik lulusan SMA maupun S1, karena perhitungannya mengikuti jam kerja dan kebutuhan instansi.

Sebagai gambaran, berikut standar minimal gaji berdasarkan UMP 2025:

1. Pulau Sumatera

• Aceh: Rp 3.685.615
• Sumatera Utara: Rp 2.992.599
• Sumatera Barat: Rp 2.994.193
• Sumatera Selatan: Rp 3.681.570
• Kepulauan Riau: Rp 3.623.653
• Riau: Rp 3.508.775
• Lampung: Rp 2.893.069
• Bengkulu: Rp 2.670.039
• Jambi: Rp 3.234.533
• Bangka Belitung: Rp 3.876.600

2. Pulau Jawa

• Banten: Rp 2.905.119
• DKI Jakarta: Rp 5.396.760
• Jawa Barat: Rp 2.191.232
• Jawa Tengah: Rp 2.169.348
• Jawa Timur: Rp 2.305.984
• DI Yogyakarta: Rp 2.264.080

3. Pulau Kalimantan

• Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
• Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621
• Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194
• Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
• Kalimantan Timur: Rp 3.579.313

4. Pulau Sulawesi

• Sulawesi Tengah: Rp 2.914.583
• Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
• Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
• Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
• Sulawesi Utara: Rp 3.775.425
• Gorontalo: Rp 3.221.731

5. Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

• Bali: Rp 2.996.560
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 2.328.969
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.602.931
• Maluku: Rp 3.141.699

Maluku Utara: Rp 3.408.000

6. Papua

• Papua: Rp 4.285.848
• Papua Barat: Rp 3.615.000
• Papua Pegunungan: Rp 4.285.847
• Papua Tengah: Rp 4.285.846
• Papua Selatan: Rp 4.285.850
• Papua Barat Daya: Rp 3.614.000

Baca juga: PPPK Paruh Waktu 2025 Dibuka, 20 Instansi dari Pusat hingga Daerah Buka Formasi

Masa Kerja dan Kontrak PPPK Paruh Waktu

PPPK paruh waktu direkrut untuk mengisi formasi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional

Status kepegawaian ditetapkan secara resmi dengan nomor induk pegawai.

Masa perjanjian kerja berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang hingga pegawai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.