Bupati Blora Ungkap Permintaan Bupati Se-Indonesia untuk Menkeu Baru

BLORA, KOMPAS.com – Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan bahwa para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah menyampaikan permintaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Arief, para kepala daerah meminta agar dana transfer pusat ke daerah (TKD) tidak dipangkas seperti era Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

"Jadi kemarin di grup APKASI disampaikan kalau pertemuan ketua umum APKASI dengan Pak Menkeu sudah memohon agar transfer dari pusat ke daerah ini tidak jadi dipotong," kata Arief saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Senin (15/9/2025).

"Ya, kita menunggu itu. Semoga tidak terjadi pemotongan," sambungnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Dana Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipangkas, Wagub Kalteng: Mantap Itu!

Arief menambahkan, ia juga mendapat informasi bahwa Menkeu Purbaya sedang mengevaluasi ulang kebijakan TKD.

"Saya kemarin dapat info kalau Pak Menkeu yang baru ini akan mengevaluasi tentang kebijakan transfer pusat ke daerah ini, infonya tidak jadi dipotong. Jadi kita nunggu itu," ujarnya.

Pemkab Blora, kata Arief, masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat terkait keputusan akhir mengenai pemangkasan dana TKD.

Sebab, hal itu akan sangat berdampak pada keuangan daerah.

Baca juga: Dana Transfer Dipotong hingga 24 Persen, DPRD: Bali Sedang Musibah, Semoga Tidak Dikurangi

Sebagai informasi, dana transfer pusat ke daerah untuk Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp 1,79 triliun. Jika benar dipotong 24,7 persen, maka Blora berpotensi kehilangan dana sekitar Rp 400 miliar.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini