Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah

MAKASSAR, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memprioritaskan deteksi intelijen.

Langkah ini bertujuan untuk membaca dan mencegah secara dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah masing-masing.

Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (11/9/2025).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling

Menurut Tito, pendekatan proaktif melalui deteksi intelijen jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus melakukan penanganan setelah sebuah insiden atau konflik sosial terlanjur pecah.

"Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi," ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).

Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program pembangunan di daerah.

Tanpa adanya keamanan yang terjamin, agenda-agenda penting seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan sesuai harapan.

Ia mengingatkan bahwa jika pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampaknya.

"Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan," tegasnya.

Selain deteksi intelijen, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara Pemda dan jajaran Forkopimda.

Upaya pencegahan juga harus didukung dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.

Arahan ini diberikan dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda Sulsel, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.

Baca juga: Tunjangan Anggota DPRD Lumajang 15 Kali UMK, Sekwan: Sudah Laporan Mendagri

Dalam kesempatan tersebut, Tito pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) seperti Pos Ronda.

Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.

Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara. 

"Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua," ujar Tito.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini