Dedi Mulyadi Jawab Isu Tunjangan Rp33 Miliar: Gaji Saya Rp 8,1 Juta, Uang Operasional untuk Rakyat

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa isu mengenai dirinya menerima tunjangan hingga Rp33 miliar per tahun adalah tidak benar.

Menurutnya, penghasilan tetap yang ia terima setiap bulan hanyalah gaji pokok sebesar Rp8,1 juta.

“Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” ujar Dedi dalam akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025).

Ia menjelaskan, fasilitas seperti pakaian dinas dan mobil dinas tidak ia gunakan.

“Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” tegasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Blak-blakan Terima Rp 21,6 Miliar Setahun, ke Mana Uangnya Habis?

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas

Selain soal gaji, Dedi juga membeberkan kebijakan penghematan yang ia lakukan terkait perjalanan dinas gubernur. Ia menyebut, sebelum dirinya menjabat, anggaran perjalanan dinas gubernur mencapai Rp1,5 miliar per tahun.

“Setelah saya menjabat, anggaran perjalanan dinas saya turunkan menjadi Rp750 juta. Dan sekarang, di perubahan APBD tahun 2025, anggaran itu diturunkan lagi menjadi Rp100 juta. Tahun ini baru terpakai Rp74 juta,” ungkap Dedi.

Langkah tersebut, kata Dedi, merupakan upaya untuk menekan pemborosan sekaligus mengalihkan anggaran agar lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Surati Mendagri Minta Segera Terbitkan Aturan Pilkades

Dana Operasional Gubernur untuk Rakyat

Selanjutnya mengenai dana operasional gubernur yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan APBD Jawa Barat, dana operasional itu sekitar Rp28 miliar. Jumlah itu dibagi dua, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Jadi yang saya terima sekitar Rp21,6 miliar per tahun,” kata Dedi.

Namun, ia menekankan dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.

“Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” jelasnya.

Dedi menambahkan, setiap hari ada antrean masyarakat di Lembur Pakuan, kediaman dinas gubernur, untuk meminta bantuan.

“Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi,” ujarnya.

Siap Jika Dana Operasional Dihapus, tapi…

Meski begitu, Dedi menyatakan siap jika dana operasional gubernur dihapus. Namun, ia mengingatkan bahwa konsekuensinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.