Dedi Mulyadi Tunjuk Helmy Yahya Jadi Kepala BP Rebana, Sekda: Punya Jam Terbang

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjuk Helmy Yahya sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana, menggantikan Bernardus Djonoputro.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa keputusan penunjukan tersebut merupakan kewenangan penuh Gubernur Jabar.

"Hak prerogatifnya Pak Gubernur ya, Pak Gubernur sudah menetapkan Keputusan Gubernur terkait dengan Kepala Badan Pengelola Rebana," ujarnya di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (10/9/2025).

Ia menilai, Helmy Yahya mampu mengembangkan kawasan Rebana menjadi lebih optimal.

Sementara itu, Bernardus yang sebelumnya memimpin tetap akan dilibatkan untuk memberikan saran dan pandangan strategis.

Baca juga: Tunjuk Helmy Yahya dan Bosman Mardigu Jadi Komisaris Bank BJB, Dedi Mulyadi: Bukan Politis

"Dia punya jam terbang untuk mengelola kawasan Rebana sebagai salah satu kawasan yang strategis di Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan akan lebih optimal dan kami pun tetap menempatkan Pak Berni, kepala sebelumnya yang sudah mengantarkan paling tidak di perencanaan dan pengorganisasian," kata Herman.

Herman menyebutkan bahwa fokus utama BP Rebana saat ini bukan lagi pada tahap perencanaan, tetapi eksekusi.

Ia menekankan bahwa percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi agenda prioritas yang harus segera direalisasikan.

DOK BJB Helmy Yahya, Wowiek Prasantyo, dan Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin di Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

"Sekarang kan sebetulnya fokus Rebana lebih ke implementasi, tentunya eksekusi, eksekusi, eksekusi, terutama untuk investasi maupun peningkatan infrastruktur dasar di kawasan Rebana sebagai kawasan andalan kita," tuturnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tunjuk Helmy Yahya Pimpin BP Rebana, Kelola 7 Kota/Kabupaten Strategis Jabar

Herman menambahkan bahwa kawasan Rebana terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban, termasuk di dalamnya rencana pengembangan Aero City.

Namun, seluruh kebijakan tetap harus adaptif terhadap dinamika lokal, regional, nasional, hingga global.

"Karena perencanaan yang baik hari ini harus adaptif, ya kan? Yang paling penting eksekusi, Pak Gubernur, itu titik beratnya ke eksekusi. Jangan terlalu banyak omong-omong, jangan terlalu banyak rapat, ya," ujarnya.

"Yang paling penting, manfaat dan dampaknya supaya masyarakat cepat-cepat bisa sejahtera, walaupun tentu tetap harus ada proses," tuturnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini