Demo Nepal Diduga Didanai AS Rp 14 Triliun, Picu Ricuh hingga Rezim Jatuh

KATHMANDU, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) diduga mendanai demo Nepal yang berujung ricuh dan jatuhnya kepemimpinan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli, menurut laporan The Sunday Guardian.

Melansir The Sunday Guardian Minggu (14/9/2025), dugaan itu muncul dengan Washington menyalurkan dana lebih dari 900 juta dollar AS (sekitar Rp 14,7 triliun) untuk berbagai program politik dan sipil di negara Himalaya tersebut.

Dokumen internal Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang dikutip The Sunday Guardian menyebut penyaluran dana AS sebesar Rp 14,7 triliun berlangsung sejak 2020.

Baca juga: Pidato Anak SMA Inilah yang Picu Demo Nepal, Diucapkan Berapi-api

Skala investasi itu dinilai tidak lazim untuk negara sebesar Nepal.

Aliran dana AS di Nepal

Dana AS di Nepal mengalir melalui program tata kelola, media, masyarakat sipil, hingga sistem pemilu.

Pada Mei 2022, USAID menandatangani Development Objective Agreement (DOAG) senilai 402,7 juta dollar AS (sekitar Rp 6,6 triliun) dengan Kementerian Keuangan Nepal.

Hingga Februari 2025, sebanyak 158 juta dollar AS (sekitar Rp 2,6 triliun) telah dicairkan, menyisakan 244,7 juta dollar AS (sekitar Rp 4 triliun) belum terpakai.

Selain itu, Millennium Challenge Corporation (MCC) juga menyalurkan dana 500 juta dollar AS (sekitar Rp 8,2 triliun).

Dana tersebut ditandatangani pada 2017 dan baru diratifikasi pada 2022 setelah perdebatan sengit di parlemen.

Hingga awal 2025, hanya 43,1 juta dollar AS (sekitar Rp 705 miliar) yang dicairkan.

Jika digabungkan dua paket itu (USAID dan MCC), total komitmen bantuan AS untuk Nepal mencapai lebih dari 900 juta dollar AS.

AFP/PRABIN RANABHAT Para peserta demo Nepal berkumpul di depan gedung parlemen di Kathmandu, 9 September 2025. Aksi unjuk rasa berubah menjadi ricuh, berujung bentrokan dengan polisi dan menewaskan 22 orang. Istilah Nepo Baby atau ?Nepo Kids? yang populer di Hollywood kini dipakai Gen Z Nepal untuk melawan korupsi dan ketidakadilan sosial.

Baca juga: Demo Nepal Mematikan Mereda Usai Pelantikan PM Sementara Sushila Karki

Dalam perjanjian USAID, dokumen internal merinci alokasi pengeluaran. Proyek Democratic Processes mendapatkan dana 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131 miliar) dengan lebih dari 5 juta dollar AS (sekitar Rp 81,8 miliar) sudah terpakai.

Proyek Democracy Resource Center Nepal (DRCN) mendapatkan 500.000 dollar AS (sekitar Rp 8,1 miliar) dan seluruhnya dicairkan pada Juli 2023.

DRCN menyebut dirinya organisasi penelitian dan pemantauan, sementara kritikus menyebutnya organisasi propaganda.

Alokasi lebih besar masuk ke program Civil Society and Media, yang menerima dana sebesar 37 juta dollar AS (sekitar Rp 606 miliar), dengan lebih dari 20 juta dollar AS (sekitar Rp 327,5 miliar) telah dicairkan.