DPR Restui Pagu Anggaran Kementerian PKP Rp 10,89 Triliun

2 hours ago 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI merestui pagu Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp 10,89 triliun atau tepatnya Rp 10.895.507.244.

Kendati demikian, angka ini lebih kecil Rp 38,95 triliun dibandingkan pagu kebutuhan sebesar Rp 49,85 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menuturkan hal ini usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Ya, pagunya Rp 10.895.507.244. Direktorat Jenderal (Ditjen)-nya tolong dicermati ya sampai di Direktorat (Jenderal) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, angkanya cocok ya Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal), saya ketok ya," tegasnya.

Rincian RAPBN Tahun 2026 Kementerian PKP

Rinciannya, Sekjen mendapatkan pagu sebesar Rp 891,7 miliar atau lebih kecil Rp 58,1 miliar dibandingkan pagu sejumlah Rp 949,87 miliar dan Inspektorat Jenderal (Irjen) sebesar Rp 26,87 miliar atau lebih sedikit Rp 20,27 miliar dibanding pagu kebutuhan Rp 47,1 miliar.

Kemudian, Ditjen Kawasan Permukiman mendapatkan pagu Rp 2,93 triliun atau lebih kecil Rp 12,8 triliun dari total kebutuhan pagu Rp 15,8 triliun, dan Ditjen Perumahan Perdesaan mendapatkan pagu sebesar Rp 3,92 triliun atau selisih Rp 12,22 triliun dibandingkan kebutuhan Rp 16,1 triliun.

Sedangkan, Ditjen Perumahan Perkotaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar masing-masing mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3,07 triliun dan Rp 41,17 miliar.

Sementara baik Ditjen Perumahan Perkotaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masing-masing mengajukan pagu kebutuhan anggaran sejumlah Rp 16,83 triliun dan Rp 65,9 miliar.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Read Entire Article