Dukung Transformasi Transmigrasi, DPR RI Naikkan Pagu Anggaran Kementrans

KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendapat tambahan anggaran Rp 4,5 miliar dari Rp 1,89 triliun pada 2025 menjadi Rp1,902 triliun pada 2026. Hal ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Kementrans dan kementerian/lembaga lainnya di Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP); Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT); Kementrans; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPB)/Basarnas RAPBN TA 2026 di Komisi V DPR RI," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus melalui siaran persnya, Selasa (16/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Dalam rencana penggunaannya, anggaran pada 2026 akan lebih banyak dialokasikan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, dibandingkan dengan pembangunan fisik kawasan transmigrasi.

Hal itu menandai reorientasi fokus Kementrans dari sekadar pemindahan penduduk dan pembangunan infrastruktur, menjadi pemberdayaan masyarakat serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Baca juga: Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Mentrans Tekankan Pendidikan Karakter Dimulai dari Kebersihan Toilet

Anggaran Kementrans pada 2026 akan difokuskan pada pembangunan wilayah transmigrasi melalui lima program unggulan 5T, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah mengatakan, seluruh program unggulan 5T telah dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para transmigran dalam rangka membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi secara ekonomi serta berkelanjutan.

"Dengan anggaran itu, kami juga berencana membangun kawasan transmigrasi modern di Indonesia Barat, Timur, maupun Tengah," katanya pada Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/7/2025).

Iftitah meyakini, melalui dukungan anggaran yang terarah, akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi modern akan terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa prioritas program, di antaranya pembangunan rumah dan bantuan pangan bagi 280 kepala keluarga melalui Trans Lokal, peningkatan infrastruktur 47 unit sekolah dan konektivitas antarwilayah melalui Trans Gotong Royong, serta percepatan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) lebih dari 15.000 bidang tanah melalui Trans Tuntas.

Baca juga: Wajib Tahu, Perbedaan AJB dan SHM Saat Beli Tanah, Mana Lebih Kuat?

“Kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah lahan yang masih bermasalah. Mudah-mudahan bisa tuntas melalui Trans Tuntas,” ujar Iftitah.

Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI sepakat dengan seluruh mitra kerja untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan satuan tiga, paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang (UU) APBN 2026 ditetapkan dalam sidang paripurna.

"Terkait dengan pembahasan anggaran, kami tunggu 30 hari. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, supaya kami bisa melihat hasil pembahasan selama proses APBN 2026," kata Lasarus. 

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini