Efisiensi, Pemprov Kalteng Pertimbangkan Pangkas Tunjangan Kepala Dinas

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang mempertimbangkan pemangkasan alokasi anggaran untuk tunjangan pejabat eselon II hingga III dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran untuk tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng.

Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Dana Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipangkas, Wagub Kalteng: Mantap Itu!

"Kami sedang menghitung itu, masih menghitung kemungkinan-kemungkinan (dari pertimbangan alokasi anggaran)," ungkap Edy kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, pada Jumat (12/9/2025).

Edy menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menganalisis struktur APBD Kalteng untuk tahun 2026 dan telah mempertimbangkan pemangkasan anggaran bagi pejabat ASN.

"Sudah dibicarakan bersama Pak Gubernur, kami dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), melihat kondisi anggaran yang belum (maksimal), salah satu yang (dilihat untuk dilakukan efisiensi) adalah tunjangan," ujarnya.

Meski demikian, Edy menegaskan bahwa penyesuaian alokasi anggaran tidak berarti harus menurunkan gaji pejabat, termasuk tunjangan.

"Karena tunjangan itu (diberikan) harapannya untuk meningkatkan kinerja, itu tunjangan untuk ASN, kan ada kepala-kepala dinas sampai ke eselon III," tuturnya.

Wagub Edy juga menjelaskan bahwa RAPBD Kalteng 2026 akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, serta mempertimbangkan alokasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Baca juga: Sepakat Tunjangan Dievaluasi, Anggota DPRD Kalteng: Masukan Masyarakat Pengingat dari Yang Kuasa

"Kalau ada alokasi yang terlalu besar dikurangi, karena mengejar waktu akibat efisiensi, kalau memang urgent ditambahkan," bebernya.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2026, porsi alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial akan dikurangi.

"Seperti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel (dikurangi), kalau bisa lewat Zoom (pertemuan daring), kita laksanakan lewat Zoom, kita lakukan efisiensi tahun ini dulu," pungkasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini