BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan buka-bukaan terkait gaji dan tunjangan yang ditanggung APBD.
Hal tersebut merupakan tanggapan dari pertanyaan masyarakat terkait gaji dan tunjangan pejabat pemerintahan dengan menekankan pentingnya transparansi. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui berbagai media.
"Masyarakat bisa mengakses itu semuanya di berbagai macam media karena itu sudah kewajiban dari kami. Bahkan, masyarakat dibantu media itu bisa memperlihatkan secara transparan mulai dari anggaran dan lain-lain. Itu mah terbuka. Jadi, menurut saya tinggal rajin-rajin cari informasi," kata Farhan di Dago, Kota Bandung, pada Minggu (14/9/2025).
Baca juga: Pesan Wali Kota Farhan ke Menkeu Baru: Pulihkan Rasa Percaya Publik
Farhan menjelaskan, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung mencapai Rp 8,3 triliun per tahun.
Sebesar 32 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk gaji pegawai dan pimpinan pemerintah kota.
"Dari anggaran Rp 8,36 triliun, 32 persennya untuk biaya operasional segala macam. Gaji, beli bensin, operasional semua pemerintahan. Termasuk DPRD dan berbagai macam badan, termasuk kerja sama dengan Forkopimda. Itu semuanya ya. Totalnya 32 persen dari 8 triliun, jadi hampir Rp 2,5 triliun," jelasnya.
Farhan juga mengungkapkan bahwa jumlah biaya operasional tersebut akan dipangkas untuk mengikuti kebijakan efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat.
Baca juga: Sosok Acil Bimbo dalam Kenangan Farhan: Bandung Kehilangan Besar Putra Terbaik...
"Ini lagi mau kita efisienkan lagi karena menurut ketentuan harusnya di bawah 30 persen. Jadi apabila ada yang bertanya apakah Kota Bandung akan melakukan efisiensi, sedang dilakukan efisiensi," tutur dia.
"Bahkan ketika dilakukan pengesahan dari APBD perubahan kemarin, kita dapat teguran. Kenapa operasional di atas 30 persen, maka kita sekarang lagi fokus untuk menurunkan efisiensi tersebut," ungkapnya.
Salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas.
Farhan menegaskan, perjalanan dinas luar negeri tidak akan diprioritaskan, meskipun ada undangan dari Kota Milan, Italia, dan Kota Selangor, Malaysia, terkait penghargaan yang diterima Kota Bandung.
"Perjalanan dinas semuanya dikurangi. Bahkan perjalanan dinas ke luar negeri saja tidak diprioritaskan. Walaupun ada undangan dari kota Milan, Itali. Karena kota Bandung mendapatkan penghargaan. Undangan dari Kota Selangor karena Kota Bandung mendapat penghargaan. Kita kayaknya, yang pasti Selangor nggak datang," akunya.
Lebih lanjut, meski perjalanan dinas luar kota masih diperbolehkan, Farhan menyatakan, anggaran untuk perjalanan tersebut juga akan dipangkas.
"Yang tadinya bisa 2 sampai 3 malam, sekarang disingkat jadi satu malam saja," tandasnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini