Gibran: Pesan Presiden, Menteri Kelautan Masih Punya "PR" Membuat Kampung Nelayan ...

BATAM, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kampung nelayan di berbagai titik.

Menurut Gibran, instruksi itu sudah ditegaskan dalam sidang kabinet dan rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

"Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik. Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi (Komisi IV DPR RI), Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak-Ibu semua ini gak mungkin bisa berjalan dengan baik," ujar Gibran usai panen perdana modeling budi daya lobster di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Rabu (10/9/2025).

"Jadi mohon doanya kita semua kerja keras, kita wujudkan, kita eksekusi sebaik mungkin visi-misi dan program-program prioritas dari Bapak Presiden," tambahnya.

Baca juga: Panen Lobster di Batam, Gibran Tekankan Urgensi Perpres Penyelundupan

Presiden Prabowo sebelumnya meminta percepatan pembentukan 100 kampung nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Selain kampung nelayan, Presiden juga menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat pembangunan 20.000 tambak ikan hingga 2026.

Menurut Zulhas, program tambak ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

"Menteri Kelautan dan Perikanan akan membangun 20.000 tambak. Itu juga diminta untuk dipercepat, tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan. 20.000 dulu dari target 70.000 hektare," kata Zulhas.

"Tambak ikan. Ikan. Ya di Pulau Jawa kan di sini Jawa Barat," lanjutnya.

Baca juga: Panen 1,7 Ton Lobster di Batam, Wapres Gibran: Ukurannya Bagus Sekali

Ia menambahkan, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk program pangan ini langsung tersampaikan.

"Tadi ada Menteri Keuangan, kira-kira itu, program itu. Sehingga bisa didengar langsung oleh Kementerian Keuangan sehingga ini bisa sinkron ya dan bisa cepat dilaksanakan. Itu kira-kira arahan Presiden," ungkap Zulhas.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini