Google Akhirnya Turuti Korea Selatan Usai Cekcok 20 Tahun soal Maps

SEOUL, KOMPAS.com - Google akan mematuhi permintaan Pemerintah Korea Selatan untuk mengaburkan citra satelit sensitif di layanan pemetaannya.

Langkah ini membuka peluang bagi raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut untuk memperluas kehadirannya di pasar navigasi digital Korea Selatan, yang selama ini dikuasai oleh pemain lokal.

"Kami telah mengonfirmasi komitmen kami dengan pemerintah untuk mengaburkan citra satelit sebagaimana diwajibkan, dan kami akan menjajaki kemungkinan untuk memperoleh citra dari pihak ketiga Korea yang disetujui jika diperlukan," kata Wakil Presiden Google, Cris Turner, kepada wartawan, Selasa (9/9/2025), dikutip dari kantor berita AFP.

Baca juga: Misteri Pembunuhan di Spanyol Terpecahkan berkat Google Maps, Jasad Terfoto Masuk Bagasi

Kebijakan tersebut menandai titik balik dalam perselisihan panjang selama hampir dua dekade antara Google dan otoritas Seoul, yang selama ini membatasi ekspor data geospasial karena alasan keamanan nasional.

Ketentuan hukum di Korea Selatan mewajibkan seluruh data geospasial inti disimpan secara lokal. Syarat ini sebelumnya ditolak Google.

Akibatnya, Google Maps tidak dapat memberikan layanan navigasi secara penuh di Korea Selatan.

Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar negara lainnya. Bahkan, Korea Selatan termasuk dalam sedikit negara bersama Rusia dan China yang membatasi pemanfaatan layanan Google Maps secara menyeluruh.

Freepik Ilustrasi Google Maps

Pasar pemetaan digital pun selama ini dikuasai oleh perusahaan teknologi lokal seperti Naver dan Kakao.

Meski sangat populer di dalam negeri, dominasi tersebut menyulitkan wisatawan asing yang belum terbiasa dengan aplikasi-aplikasi itu.

Baca juga: Ikuti Google Maps, Turis Ini Malah Nyasar ke Sungai Penuh Buaya

Cris Turner menegaskan, Google akan mengalokasikan sumber daya besar untuk memenuhi standar keamanan nasional yang ditetapkan Pemerintah Korea Selatan.

"Kami akan menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk menghapus koordinat fasilitas keamanan dari petanya," ujarnya.

Isu pembatasan akses Google Maps juga masuk dalam agenda perundingan dagang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Dalam pembicaraan tersebut, Pemerintah Korea Selatan sempat menekan agar ada pelonggaran tarif dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan, data peta presisi tinggi menjadi salah satu topik yang paling intens dibahas oleh Menteri Perdagangan "Negeri Ginseng" dengan mitranya dari AS.

Meski begitu, pihak istana menegaskan, "Tidak ada konsesi tambahan dari pihak kami di bidang tersebut."

Sementara itu, sumber industri mengatakan kepada AFP bahwa pembicaraan antara pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat masih terus berlangsung.

Kemungkinan ekspor data peta dengan tingkat presisi tinggi juga disebut masih menjadi salah satu agenda utama dalam dialog tersebut.

Baca juga: Ikuti Google Maps, 3 Orang di India Tewas Jatuh dari Jembatan

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini