Ide Pembentukan Tim Reformasi Polri Dinilai Baik, tapi Momentumnya Tak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai rencana pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disetujui Presiden Prabowo Subianto merupakan ide yang baik.

Namun, menurut Sugeng, momentum saat ini tidak tepat untuk merealisasikan gagasan tersebut.

“Ide, pembentukan tim reformasi kepolisian menurut saya ide yang baik ya, akan tetapi momentum saat ini enggak pas," kata Sugeng kepada Kompas.com, Minggu (14/9/2025).

"Enggak pasnya kenapa? Justru saya sangat memahami momentum yang terjadi dikaitkan dengan kerusuhan kemarin, justru polisi sebetulnya dalam posisi yang sedang mau dikorbankan, yang sedang menjadi kambing hitam ya,” ujarnya lagi.

Baca juga: Desakan Reformasi Polri Menguat, Isu Pergantian Kapolri Mencuat

Sugeng menekankan, langkah yang lebih mendesak adalah membentuk komisi investigasi independen atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada Agustus 2025.

“Oleh karena itu, kedepankan dulu komisi investigasi independen. Nah, dalam komisi investigasi independen maksudnya mungkin lebih tepat komisi gabungan pencari fakta ya. Komisi gabungan pencari fakta ini saya mengusulkan juga adanya kepolisian,” kata Sugeng.

“Karena Polri memiliki data yang lengkap tentang siapa dan mengapa dan apa yang terjadi di balik kerusuhan ini. Asal polisi mau membuka ya,” ujarnya lagi.

Menurut Sugeng, TGPF idealnya melibatkan berbagai unsur seperti Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel, bahkan Puspom TNI.

“Jadi saya ulangi. Komisi reformasi kepolisian benar itu ide yang baik ya. Tapi momentumnya tidak saat ini. Menurut saya adalah momentumnya didahului dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang isinya Polri, Kompolnas, Komnas HAM, kemudian juga lembaga-lembaga NGO yang kredibel untuk kita membuka bersama-sama. Kalau perlu Puspom TNI, Puspom TNI dilibatkan,” katanya.

Baca juga: Prabowo Hendak Bentuk Tim Reformasi Polri, Kompolnas Soroti Tindakan Represif Anggota

Sugeng menekankan, pelibatan Puspom TNI penting karena ada dugaan keterlibatan sejumlah personel TNI dalam kerusuhan. Sehingga, pelibatan unsur TNI dinilai diperlukan untuk mengungkap secara terang benderang penyebab terjadinya kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

“Karena kita tahu bahwa di lapangan itu ada beberapa orang yang anggota TNI yang kemudian sempat terekam ditangkap. Ini juga harus didalami. Jadi kedepankan itu juga,” ujar Sugeng.

“Mengenai tim reformasi kepolisian kita serahkan saja sama presiden. Urgensinya di mana. Tapi dahulukan dulu tim pencari fakta kasus kerusuhan Agustus 2025,” katanya lagi.

Reformasi Polri

Dorongan melakukan reformasi terhadap Polri pun menguat dari kalangan mahasiswa, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga sejumlah tokoh bangsa.

Presiden Prabowo pun disebut bakal membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.

Hal itu diketahui usai Prabowo bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025, malam.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari Antaranews.

Namun, untuk teknis dan detail pembentukan komisi reformasi Polri tersebut, GNB menyerahkannya kepada Prabowo untuk menjelaskan kepada publik.

Baca juga: GNB Sebut Prabowo Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini