Industri Desak Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Pertekstilan

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak agar Rancangan Undang-Undang Pertekstilan (RUU Pertekstilan) segera dibahas dan disahkan untuk mendorong kebangkitan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional.

Hal ini disampaikan oleh Ketua API, Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, dalam Musyawarah Nasional (Munas) API yang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/9/2025).

Jemmy menegaskan, RUU tersebut telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 dan harus menjadi prioritas untuk memperkuat sektor industri padat karya.

“RUU Pertekstilan urgensi saat ini. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat, yang mampu meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia. Munas ini juga menjadi komitmen API untuk menjaga sustainabilitas industri padat karya di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Tarif Trump 19 Persen Pukul Industri Tekstil di Jateng

Hadapi Banyak Tantangan

Dalam forum tersebut, Jemmy terpilih kembali sebagai Ketua API untuk periode 2025–2030 secara aklamasi.

Ia menyatakan, perjuangan untuk mendorong iklim investasi di sektor tekstil dan garmen masih menghadapi banyak tantangan.

“Jadi kita perlu salah satu industri apa yang bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Salah satunya adalah industri tekstil,” tambahnya.

Menurut Jemmy, industri TPT memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, pemerintah perlu segera mengambil langkah taktis untuk membuka lapangan pekerjaan melalui sektor padat karya.

“Sementara ini industri TPT menyerap tenaga kerja jumlahnya 3 juta. Dan industri tekstil ini adalah industri yang saya lihat bisa menyerap tenaga kerja istilahnya lulusan SMA, bahkan lulusan SMP,” tuturnya.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Mainan, Anggota DPRD Ngawi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 9,8 M

Namun, ia mengingatkan bahwa industri tekstil menghadapi berbagai kendala.

Masalah tarif energi, upah, dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.

“Ya mungkin semua juga mengetahui tekanan pasti ada. Karena di globalnya pun sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengan harapan ada regulasi yang lebih pasti ke depannya Indonesia mungkin khususnya di tekstil punya harapan yang lebih baik,” jelasnya.

Penutupan Pabrik

Jemmy juga mengungkapkan bahwa kondisi terkini industri padat karya masih mengkhawatirkan.

Penutupan pabrik, baik skala besar maupun kecil, terus terjadi, dengan jumlah penutupan mencapai dua digit pada tahun lalu.