Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta per bulan menuai sorotan warga.

Warga ramai-ramai menolak keras kebijakan tersebut karena dinilai tidak masuk akal.

"Gila sih, enggak masuk logika banget, ini aja DPR RI Rp 50 juta udah demo di mana-mana, dibakar di mana-mana," ucap salah satu warga bernama Yudo saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Tunjangan Rumah DPRD DKI Capai Rp 70 Juta per Bulan, Warga: Tak Masuk Logika

Menurut Yudo, seharusnya tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta bisa lebih rendah karena mayoritas sudah memiliki rumah pribadi.

"Rata-rata kan orang DPRD Jakarta udah punya rumah sendiri, andaikan mengontrak rumah paling enggak sampai Rp 30 juta per bulannya, kan itu baru tunjangan rumah aja, enggak transportasi dan lain-lain," jelas Yudo.

Pertanyakan kinerja DPRD DKI Jakarta

Penolakan juga disampaikan warga bernama Juwita (29). Bagi dia, tunjangan rumah bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terlalu tinggi.

"Ya, enggak setuju lah itu yang baru kelihatan rumah Rp 70 juta belum yang lain-lain kan, padahal kerjanya juga enggak kelihatan kayanya," ucap Juwita.

Juwita menilai banyak warga Jakarta harus banting tulang untuk mendapatkan Rp 5 juta per bulan, sementara anggota DPRD justru menerima tunjangan puluhan juta.

Baca juga: Warga Kritik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Tak Adil, Kita Cari Kerja Aja Susah

Oleh karena itu, Juwita menolak keras soal adanya tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta.

Dinilai tak adil

Fitria (31), warga lainnya, menyebut tunjangan tersebut sangat tidak adil karena masih banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Dia (anggota DPRD) enak dapat tunjangan rumah Rp 70 juta, sementara kita aja buat makan susah," ucap Fitria.

Yudo juga menilai kebijakan itu tidak adil di tengah sulitnya lapangan pekerjaan di Jakarta.

"Enggak adil buat warga, karena kita aja mencari lapangan kerja aja enggak gampang, susah, gaji UMR aja cuma cukup biaya hidup sendiri di Jakarta, makanya merasa enggak adilnya di situ," ungkap Yudo.

Baca juga: Warga Minta Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta Direvisi: Jangan Sampai Rakyat Marah Lagi

Ia menambahkan, jika rata-rata gaji warga sudah puluhan juta, mungkin masyarakat tidak akan mempermasalahkan tunjangan DPRD yang besar.

Minta ada revisi

Yudo berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi tunjangan rumah anggota DPRD DKI.