KOMPAS.com – Kabupaten Kebumen akhirnya berhasil lepas dari predikat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah (Jateng).
Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Lilis Nuryani saat berdialog dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Pendopo Kabumian, Selasa (9/9/2025).
Lilis menjelaskan, angka kemiskinan di Kebumen pada 2024 tercatat 15,71 persen. Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, angka tersebut turun menjadi 13,58 persen pada 2025.
"Alhamdulillah, penurunannya mencapai 2,13 persen. Ini berkat dukungan semua pihak, dari Pak Gubernur, organisasi perangkat daerah (OPD), dan semua yang telah bekerja keras luar biasa,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/9/2025).
Capaian itu menjadikan Kebumen tidak lagi menyandang predikat kabupaten termiskin.
Baca juga: 10 Negara Termiskin di Dunia 2025 Berdasarkan PDB Per Kapita
Apresiasi dari Gubernur Jateng
emka Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut kedatangan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Pendopo Kabumian, Selasa (9/9/2025).
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi capaian Kebumen.
Ia menegaskan, keberhasilan itu tidak lepas dari situasi daerah yang kondusif serta kolaborasi antardaerah di Jawa Tengah.
"Membangun Jawa Tengah tidak boleh secara parsial atau ego sektoral. Semua harus berkontribusi," kata Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus berbasis data dengan indikator jelas, bukan hanya soal bantuan sosial.
Luthfi turut menyampaikan program provinsi terkait Rumah Layak Huni (RTLH), dengan target 17.000 unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh kabupaten.
"Biasanya, penerima (RTLH) adalah mereka yang anaknya putus sekolah, tidak punya fasilitas MCK atau toilet, dan anaknya stunting," jelasnya.
Baca juga: Ahmad Luthfi Sebut Kebutuhan Rumah di Jateng Masih 1,3 Juta, 17.000 RTLH Direnovasi Tahun Ini
DOK. Pemkab Kebumen Ngobrol Bareng besama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Pendopo Kabumian, Selasa (9/9/2025).
Selain isu kemiskinan, Luthfi mengingatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat atau kontinjensi.
Ia mendorong setiap kabupaten memiliki blueprint wilayah kontinjensi agar keamanan dan investasi tetap terjamin.
"Kalau sudah kerusuhan sosial, rugi besar. Investor takut yang akhirnya batal masuk ke Jawa Tengah," ujar Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW, arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini