Kejagung Amankan 39 Proyek Strategis Senilai Rp 20 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan 39 proyek strategis di berbagai wilayah Indonesia dengan nilai Rp 20 triliun.

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menuturkan, kriteria pengamanan proyek meliputi dasar penetapan yang jelas, identitas proyek yang lengkap sehingga memudahkan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT), serta memastikan tidak ada konflik kepentingan yang merugikan negara.

"Kami juga mengantisipasi potensi AGHT mulai dari pungutan liar, premanisme, hingga hambatan birokrasi,” kata Reda dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Pengamat Khawatir MBG Korbankan Anggaran Infrastruktur-Transportasi

Dia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara Kementerian PU dan Kejagung dalam memperkuat stabilitas dan perekonomian nasional.

“Saya berharap sistem yang sedang kita bangun dapat segera diimplementasikan sehingga pengawasan bisa dilakukan secara lebih efektif. Saya juga berpesan kepada seluruh anggota kejaksaan dan Kepala Balai untuk menjaga komunikasi yang baik demi keberhasilan bersama,” tambahnya.

Ancaman AGHT

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Wida Nurfaida menuturkan, setiap agenda besar pembangunan selalu berhadapan dengan AGHT.

“Mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas teknis, dinamika sosial, hingga potensi persoalan hukum dan tata kelola. Di sinilah peran strategis Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen dengan program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menjadi sangat penting,” ujar Wida.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Asta Cita, Kementerian PU erus memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah dan program strategis.

Baca juga: Adakah Infrastruktur Berwarna Pink dan Hijau?

Kementerian PU bertindak sebagai leading sector (pemimpin sektor) dalam pembangunan infrastruktur dalam beberapa Instruksi Presiden (Inpres) yang telah ditugaskan Prabowo.

Beberapa di antaranya adalah Inpres mengenai percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan konektivitas jalan daerah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.

Sementara Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam pelaksanaan program strategis tersebut, pengawasan menjadi faktor penting agar program strategis berjalan tepat sasaran.

“Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari akuntabilitas dan integritas pelaksanaannya,” tutupnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini