Kemenhub Pastikan Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Dampak Demo Ditanggung Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan sepersen pun anggaran untuk kerusakan fasilitas umum imbas demo yang terjadi akhir Agustus 2025.

Bahkan, untuk biaya kerusakan di daerah pun semua ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Alhamdulillah, teman-teman DKI masih mampu dan semua Pemda,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Ahmad Yani saat jumpa pers di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Baca juga: DPR Minta Kementerian PU Percepat Pembangunan Fasilitas Umum yang Rusak karena Demo

Yani menjelaskan bahwa kerusakan fasilitas umum di wilayah Makassar, seperti beberapa traffic lights, juga menggunakan anggaran Pemda.

Sementara itu, khusus traffic lights di jalan nasional akan dibiayai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

"Makassar ada beberapa traffic lights, ada BPTD kalau dia di jalan nasional," kata dia.

Khusus di DKI Jakarta, jumlah atau nilai kerusakan fasilitas umum karena demo mencapai Rp 55 miliar.

Hal tersebut terdiri dari kerusakan infrastruktur MRT sebesar Rp 3,3 miliar, Transjakarta kurang lebih Rp 41,6 miliar, kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar.

Sementara itu, ada 107 titik aksi demo yang dilakukan di 32 provinsi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Demo karena Kesalahan Kebijakan Ekonomi

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini