Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026

Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

“Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” ujar Hanif.

Baca juga: 5 Rekomendasi DPR ke Menkeu Purbaya untuk Redam Keresahan Publik

Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Ia berharap output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.

“Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat output-outcome-nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hanif.

Menkeu Purbaya lapor perubahan anggaran ke Prabowo

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).

Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.

Baca juga: Menkeu Purbaya: 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Kesejahteraan Rakyat Meningkat

"Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih," kata Purbaya.

Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI. Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini