Kompleksitas Masalah MBG dan Laporan ABS Bawahan Menkeu Purbaya

DALAM rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa laporan soal program makan bergizi gratis (MBG) dari teman-teman keuangan hasilnya baik-baik saja. Namun, kenyataannya banyak masalah pada MBG.

"Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta (Bisnis.com, 11/9/2025).

Sehingga Menkeu Purbaya berencana meminta laporan progres MBG kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan melakukan rapat dan jumpa pers bersama secara rutin.

Kementerian Keuangan selama ini selalu melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) semua program pemerintah yang didanai APBN, khususnya program prioritas nasional.

Monev secara melekat menjadi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mengendalikan implementasi kebijakan agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Namun, setiap kementerian/lembaga pemilik program juga dapat melakukan Monev terkait program yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca juga: Keracunan Berulang: Reformasi Makan Bergizi Gratis

Demikian juga Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja negara yang dibayarkan pada semua program pemerintah, bahkan mengukur efektivitas hingga level dampak (outcome).

Monev di Kemenkeu dilakukan oleh hampir semua Ditjen. Seringkali kegiatan monev menjadi pemborosan anggaran.

Jika setiap kementerian/lembaga hingga level eselon I (Ditjen) melakukan Monev pada objek program yang sama, maka terjadilah duplikasi anggaran Monev.

Seperti halnya riset, Monev juga membutuhkan anggaran untuk membiayai pelaksanaannya seperti perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.

Penulis seringkali mendengar arahan dari pimpinan unit agar laporan hasil Monev disusun dengan bahasa dan narasi positif (positive tone). Arahan tersebut menyebabkan laporan hasil Monev hanya ABS (Asal Bos Senang).

Meskipun dalam Monev ada temuan negatif (negative side) pada suatu kebijakan atau program, pelaksana Monev tidak berani mengungkapkannya secara lugas sebagai narasi utama laporan Monev.

Dampaknya, laporan Monev menjadi bias. Maka terheranlah Menkeu Purbaya mendengar atau membaca laporan Monev bawahannya bahwa MBG berjalan baik-baik saja. Sementara kenyataannya banyak keluhan, kritik, dan permasalahan.

Menkeu Purbaya mesti hati-hati dengan bawahannya saat ini, terutama kepada jajaran yang tidak berani bicara lugas, kritis, dan apa adanya.

Secara faktual, terdapat tiga masalah utama dalam program MBG.