Koster: Kerugian 474 Pedagang Terdampak Banjir di Bali Sedang Dihitung

3 days ago 5

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Bali tengah menghitung kerugian yang dialami oleh 474 pedagang yang terdampak banjir di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, serta beberapa ruko di Denpasar.

"Kerugian sedang dihitung sekitar 474 kios dan los, plus ruko. Itu akan diselesaikan semua," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat ditemui di Denpasar, Kamis (11/9/2025).

Baca juga: Pusat Potong Dana Transfer hingga 24 Persen, Koster Mengaku Kewalahan Tangani Banjir di Bali

Koster menyampaikan kerugian paling besar dialami oleh pedagang.

Karena kehilangan peralatan berjualan, seperti meja, kursi, mesin hitung, yang hanyut tersapu banjir.

Namun demikian, angkanya masih belum pasti, karena masih dilakukan pendataan menyeluruh.

"Kemudian, barang-barang jualannya juga, ada kain, ada buah-buahan, sayuran, dan lainnya itu sedang dihitung, karena itu sekitar 474 kios dan los, plus ruko," imbuh gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut.

Baca juga: 2 Rumah Sakit di Bali Tergenang Banjir, Semua Pasien Dievakuasi

Untuk dana penanganan bencana tersebut, kata Koster, akan ditanggung sebagian oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Sementara lainnya akan ditanggung oleh APBD Pemprov Bali dan Kota Denpasar.

Khusus untuk pedagang, akan ditangani oleh Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar.

"APBN menangani infrastrukturnya. Kemudian, ganti rugi untuk para pedagang itu akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar," kata Koster.

Baca juga: Atasi Dampak Banjir Denpasar, Gubernur Koster Siapkan Dana Belanja Tidak Terduga

Koster mengklaim dana penanganan banjir tersedia melalui dana belanja tak terduga (BTT), baik itu berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kota Denpasar.

Koster menyampaikan pemerintah juga akan merenovasi bangunan warga yang rusak karena banjir.

Khususnya yang berada di sekitar bantaran sungai. Hanya saja, pemerintah tidak menanggung seluruhnya.

"Ada yang memang sudah roboh, akan dibangun kembali. Akan dibantu dari APBN atau APBD. Prinsipnya akan dibangun, tetapi karena ini milik pribadi, ya itu mungkin kita tidak bantu sepenuhnya," katanya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Read Entire Article
Kunjungan Pemerintah | Dewasa | | |