MEDAN, KOMPAS.com - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Namun, tak lama setelah menjabat, pernyataannya menuai kontroversi.
Purbaya sempat menyebut tuntutan 17+8 sebagai suara sebagian rakyat kecil.
Pernyataan itu memicu reaksi publik hingga akhirnya ia meminta maaf.
Baca juga: Ini yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), Purbaya blak-blakan menyebut aksi demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu salah satunya merupakan dampak kebijakan fiskal dan moneter yang salah.
Lalu, bagaimana gaya komunikasi Purbaya menurut pakar?
Baca juga: Tidak Dilakukan Sri Mulyani, Tepatkah Menkeu Purbaya Guyur Dana Rp 200 T ke Bank Himbara?
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Prof Iskandar Zulkarnain, menilai komunikasi publik Purbaya masih buruk.
“Pemakaian bahasa bisa menyulut emosi, apalagi terkait kemarahan masyarakat belakangan ini atas pernyataan kontroversi pejabat,” kata Iskandar kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Jumat (12/9/2025).
Iskandar menjelaskan, komunikasi publik harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan efek yang ditimbulkan.
“Karena kita komunikasi ke publik itu kan menyampaikan pesan. Dengan harapan dapat menambah informasi, mengubah persepsi, mengubah sikap sampai kepada perilaku. Itu harus disadari sebagai pejabat publik, bahwa pada momen itu pasti punya efek,” ujarnya.
Selain itu, kata Iskandar, ada beberapa persyaratan komunikasi yang harus dipenuhi pejabat publik. Pertama, harus menguasai data dan fakta.
Pejabat publik ketika berbicara harus transparan dan bertanggung jawab. Kebohongan yang disampaikan, suatu saat pasti akan terbongkar.
Kedua, komunikasi publik tak hanya soal pesan verbal, tetapi juga nonverbal seperti gerak tubuh dan ekspresi.
“Kekurangan itu harus dia sadari dan perbaiki. Melihat sikap dia, selain verbal, non verbal juga harus diperhatikan. Ini harus hati-hati juga karena semua diperhatikan orang, apalagi pejabat publik,” ucap Iskandar.
Ia menegaskan, komunikasi verbal dan nonverbal harus berjalan selaras.
Meski begitu, Iskandar menilai Purbaya menunjukkan sisi positif ketika menyampaikan data secara terbuka saat rapat dengan anggota DPR.
Saat itu Purbaya menunjukkan pengalamannya saat Indonesia mengalami krisis, di mana dia terlibat memberi pandangan.
"Ini kan sesuatu yang bagus. Itu saya pikir belakangan cukup baik saya lihat. Harusnya begitulah dia berkomunikasi kepada publik,” ujar Iskandar.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini