JAKARTA, KOMPAS.com - Dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap tegaknya supremasi sipil di Tanah Air.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasinya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).
Namun, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap tapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice.
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
Baca juga: Ide Pembentukan Tim Reformasi Polri Dinilai Baik, tapi Momentumnya Tak Tepat
Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
“Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.
Namun, dia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri tersebut.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Baca juga: Desakan Reformasi Polri Menguat, Isu Pergantian Kapolri Mencuat
Said Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik.
“Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian,” ujarnya.
Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.
“Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks,” ucapnya.
Said Iqbal memastikan, hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Dia pun menegaskan bahwa perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta reformasi kebijakan pajak.