Luhut Temui Aliansi Ekonom, Bahas Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk merespons tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang sebelumnya disampaikan kelompok tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor DEN, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Luhut, pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan nasional.

Baca juga: Luhut Yakin Menkeu Purbaya Bisa Bantu Prabowo Ciptakan Lapangan Kerja

Ia menegaskan bahwa deregulasi menjadi kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga mempercepat digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, ada upaya relokasi sejumlah perusahaan garmen dan alas kaki di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Langkah ini diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.

DEN juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja dan penerimaan negara lewat digitalisasi.

Salah satu proyek percontohan yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial, yang diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi anggaran.

Baca juga: Purbaya Dilantik Jadi Menkeu, Luhut: Orang Baik dan Pengalaman Bagus

“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami,” ujar Luhut.

Tanggapan Aliansi Ekonom

Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah.

“Ini diskusi yang produktif. Kami berharap desakan yang kami susun dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan ke depan, dan forum seperti ini bisa digelar secara berkala,” tuturnya.

Baca juga: Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank

AEI sendiri mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Pada Selasa (9/9), mereka mempublikasikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi berikut:

1. Perbaiki misalokasi anggaran. Tempatkan belanja negara secara wajar dan proporsional. AEI menyoroti porsi belanja program populis sebesar Rp 1.414 triliun (37,4 persen APBN 2026), seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
2. Pulihkan independensi dan transparansi institusi negara, termasuk BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK, agar terbebas dari intervensi politik.
3. Hentikan dominasi negara yang dinilai melemahkan aktivitas ekonomi lokal. AEI menyoroti pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri yang dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menekan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, serta sektor swasta.
4. Lakukan deregulasi kebijakan dan perizinan. Mereka mendesak pencabutan kebijakan perdagangan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, penyederhanaan birokrasi, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
5. Tangani ketimpangan sosial-ekonomi. Usulan ini mencakup integrasi bansos agar tepat sasaran, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta pemberantasan judi online lintas negara.
6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis. AEI meminta penghentian program populis yang dianggap mengganggu stabilitas fiskal, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi energi, kompensasi energi, dan Danantara.
7. Perkuat kualitas institusi dan tata kelola. Termasuk membangun kepercayaan publik, memperbaiki demokrasi, serta memberantas konflik kepentingan dan praktik rente.

Baca juga: GovTech Berbasis AI Dimulai, Luhut Harap Pangkas Defisit APBN Rp 400 Triliun

Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi

Luhut menegaskan, kerja sama erat antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik menjadi fondasi membangun ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.

“Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang diambil berbasis data dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam merespons tantangan ekonomi yang disoroti AEI, sekaligus memperkuat komunikasi antara pembuat kebijakan dan kalangan ahli.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini