Macron Pilih Sebastien Lecornu Jadi PM Perancis untuk Hadapi Krisis Politik dan Ekonomi

PARIS, KOMPAS.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru menggantikan Francois Bayrou yang mundur setelah sembilan bulan menjabat.

Penunjukan ini diumumkan pada Selasa (9/9/2025), sehari setelah Bayrou mengajukan pengunduran diri usai kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Bayrou sebelumnya gagal menjalankan janji utamanya, yakni mengatasi defisit anggaran yang kian membengkak.

Baca juga: Parlemen Gulingkan Perdana Menteri Perancis, Krisis Politik Kian Dalam

Dalam pidato terakhirnya, Bayrou memperingatkan bahwa kejatuhannya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan negara.

"Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghapus kenyataan. Kenyataan akan tetap tak kenal ampun, pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat dan mahal," ujarnya, dikutip dari CNN pada Rabu (10/9/2025).

Tantangan Lecornu

Lecornu (39) kini menghadapi dua tantangan besar, yakni menavigasi krisis keuangan Perancis sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah gelombang protes.

Demonstrasi nasional dan blokade jalan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (10/9/2025). Serikat pekerja juga berencana menggelar aksi mogok besar-besaran pada 18 September nanti.

Kantor Kepresidenan Perancis menyebut Macron menugaskan Lecornu untuk menjalin konsultasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen.

Tujuannya adalah membangun konsensus agar anggaran 2026 dapat disahkan dan keputusan penting lainnya bisa dijalankan dalam beberapa bulan mendatang.

Baca juga: PM Perancis Mundur, Macron dalam Tekanan Cari Perdana Menteri Ke-7

Krisis politik berawal dari pemilu dadakan

Kekacauan politik di Perancis berakar pada keputusan Macron menggelar pemilu legislatif dadakan pada 2024.

Langkah itu diambil setelah partai sayap kanan National Rally (RN) meraih kemenangan besar dalam pemilu Eropa. Namun, strategi Macron berbalik arah. Blok sentris yang ia pimpin kehilangan banyak kursi, sementara kubu kanan ekstrem dan kiri semakin menguat.

Kondisi ini membuat parlemen Perancis terpecah dan sulit diatur.

Sejak terpilih pada 2017 tanpa dukungan partai tradisional, Macron telah mengubah lanskap politik Perancis.

Ia terpilih kembali pada 2022, tetapi kehilangan mayoritas di parlemen. Pemerintahannya pun rapuh, kerap mengandalkan Pasal 49.3 konstitusi untuk meloloskan undang-undang tanpa pemungutan suara, yang memicu kemarahan oposisi.

Dalam pemilu 2024, kubu kiri memenangkan kursi terbanyak di putaran kedua, tetapi tetap tidak meraih mayoritas. Upaya mereka membentuk pemerintahan minoritas gagal setelah Macron menolak pilihan perdana menteri yang diajukan.

Baca juga: Qatar Jadi Korban Serangan Israel, Trump Tegur Netanyahu

Peluang dan rintangan

Pengangkatan Lecornu, menteri termuda yang bertahan sejak era pertama Macron dinilai penuh risiko.

Sebagai tokoh yang lebih condong ke kanan, ia diprediksi kesulitan melakukan kompromi dengan kubu Sosialis, yang mendorong pajak baru bagi orang kaya dan pembatalan pemotongan pajak untuk bisnis.

Meski begitu, baik kubu kiri maupun kanan sama-sama tidak menginginkan pemilu cepat yang dapat membuka jalan bagi kebangkitan ekstrem kanan Marine Le Pen. Faktor inilah yang dinilai memberi Lecornu sedikit ruang untuk bernegosiasi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini