Mahasiswa Bongkar Utang Petani Indramayu Nyaris Rp 1,5 Triliun, DPRD Kaget

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Dharma Kusuma membongkar kondisi memprihatinkan petani di Indramayu yang memiliki utang mencapai Rp 1,4 triliun di bank umum.

Data itu mereka temukan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk “Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025.” Tercatat, sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp 1.493.558.170.494 pada tahun 2023.

“Di setiap nasi yang terhidang di meja makan rakyat Indonesia, ada kerja petani yang utangnya mencapai triliunan rupiah. Kami mempertanyakan kinerja pemerintah. Jangan hanya berbicara soal swasembada pangan, tapi juga harus fokus pada kesejahteraan petani,” ujar Ketua DEMA IAI Pangeran Dharma Kusuma, Akmal Maulana, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Menteri Maman Upayakan Penghapusan Utang Petani dan UMKM dalam 6 Bulan ke Depan

Masalah tersebut sudah disampaikan mahasiswa dalam audiensi bersama DPRD dan Pemkab Indramayu. Selain itu, mereka menyerahkan dokumen policy brief berisi sembilan poin masalah mulai dari Nilai Tukar Petani (NTP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, distribusi lahan, alih fungsi lahan, hingga akses permodalan.

“Ini adalah bentuk komitmen kami, bahwa kaum muda dan mahasiswa Indramayu turut memperjuangkan kesejahteraan petani,” tambah Akmal.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menyebut pihaknya akan mendalami data tersebut lebih lanjut dengan mengundang BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Baca juga: Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM

“Insya Allah hari Rabu nanti kita akan undang,” ujar dia.

Imron mengaku secara pribadi belum tahu pasti kebenaran utang petani yang tembus Rp 1,4 triliun. Namun, ia tidak menampik petani memang memiliki utang untuk modal tanam dan biaya operasional, dengan jumlah bervariasi sesuai luas lahan garapan.

“Kalau namanya utang, petani pasti juga punya,” kata Imron.

Ia menduga, petani yang berutang mayoritas menggarap lahan sewa dan mengandalkan pinjaman untuk bercocok tanam. Jika terjadi gagal panen, modal pinjaman itu berpotensi tidak bisa dilunasi.

Untuk memastikan data tersebut, DPRD akan menggali keterangan dari BPS dan DKPP sebelum mencari solusi bersama.

“Nanti insya Allah hari Rabu kita rapatkan lagi dengan mengundang BPS dan DKPP,” ujar Imron.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini