Menkeu Berganti, Moratorium Kenaikan Pajak Diharapkan Tetap Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan tidak ada penerapan tarif pajak baru maupun menaikkan tarif pajak yang sudah ada pada tahun 2026.

Dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Selasa (2/9/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) terdahulu, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan lebih memprioritaskan peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan tata kelola untuk mengatrol penerimaan negara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dibuat, termasuk setelah adanya sosok Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani per Senin (8/9/2025).

Baca juga: DPR: Menkeu Purbaya Harus Prioritaskan Stabilisasi Harga dan Reformasi Pajak

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya konsistensi kebijakan menjadi penting bagi sektor industri, utamanya padat karya karena berkaitan dengan nasib para tenaga kerja yang diserap.

“Jika kebijakan kenaikan atau penerapan cukai baru dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil sektor industri, khususnya yang padat karya, maka risiko pelemahan daya saing dan tergerusnya kesempatan kerja akan semakin terbuka besar. Padahal, sektor ini lah yang selama ini menopang penerimaan negara dan menyerap jutaan tenaga kerja,” kata Shinta kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Apindo sendiri mendukung upaya pemerintah memperluas basis pajak melalui pemetaan ekonomi bayangan alias aktivitas yang tak dilaporkan demi menghindari pajak, perbaikan administrasi, dan layanan wajib pajak.

Kebijakan ini dipandang dapat berperan dalam menjaga daya beli masyarakat yang menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Negara dan Map Lusuh Petugas Pajak

Ia menyebut, pendekatan pemerintah ini lebih tepat ketimbang mengeluarkan kebijakan yang menambah beban dunia usaha dan masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.