Menkeu Minta Maaf soal Komentar 17+8, Demokrat Beri Nasihat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berbicara sesuai esensi, setelah Purbaya sempat minta maaf karena berucap perihal 17+8 Tuntutan Rakyat.

"Ya saya kira berbicara yang esensi saja lah. Pejabat publik bicara yang esensi, yang substantif gitu ya," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Hari Pertama Menkeu Purbaya: Komentari Tuntutan Rakyat Berujung Minta Maaf

Herman mengimbau para pejabat pemerintahan untuk menjaga lisan agar setiap pernyataan yang keluar bisa menenangkan dan memberikan harapan bagi masyarakat.

"Yang betul-betul bisa menenangkan sekaligus memberi harapan. Apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi target yang telah diucapkan itulah hasil yang dihasilkannya," tuturnya.

Baca juga: 5 Rekomendasi DPR ke Menkeu Purbaya untuk Redam Keresahan Publik

Dia lalu mengingat pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar para kader Demokrat di pemerintahan selalu mengutamakan rakyat.

"Kalau menurut Ketua Umum saya kan kita harus sensitif, harus melihat bagaimana rakyat, people first. Rakyat yang utama dan tentu harus menjaga di sana (ucapan)," tuturnya.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Apa yang dikatakan Menkeu Purbaya?

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.

Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Selasa (9/9/2025), Purbaya langsung menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak empati saat menjawab poin 17+8 tuntutan rakyat itu.

"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.

Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini