Menkeu Purbaya: 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Kesejahteraan Rakyat Meningkat

KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kesejahteraan masyarakat meningkat selama 10 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menekankan perbaikan terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan.

Baca juga: DPR: Menkeu Purbaya Harus Prioritaskan Stabilisasi Harga dan Reformasi Pajak

Sepanjang 2025 tercipta 3,59 juta lapangan kerja. Angka itu menurunkan TPT menjadi 4,76 persen, dari 4,82 persen tahun lalu. Data tersebut mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 dan 2024.

Jumlah penduduk miskin juga berkurang. Persentasenya turun dari 9,03 persen menjadi 8,47 persen, atau dari 25,2 juta orang menjadi 23,9 juta orang.

Indikator ekonomi lain menunjukkan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen. Inflasi terkendali di level rendah.

Rasio utang berada di 39,8 persen, termasuk terendah di antara negara G20. Neraca perdagangan mencatat surplus.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di level aman, 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.

Baca juga: Pertama Kali Rapat di DPR sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Dapat Teguran

Purbaya juga menyinggung ketersediaan stok beras nasional yang terjaga lebih dari 4 juta ton. Ia menilai program prioritas Prabowo sudah memberi dampak nyata, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Cek Kesehatan Gratis.

Rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI ini menjadi yang pertama bagi Purbaya sejak menjabat sebagai Menkeu. Ia mengatakan gaya bicaranya kini menyesuaikan tanggung jawab sebagai bendahara negara.

“Ketika menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, saya punya fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara. Dalam rapat ini, saya memilih menyampaikan sesuai naskah yang disiapkan staf Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini