Menkeu Teliti Pemalsuan Cukai Rokok, Belum Putuskan Tarif 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menelaah masalah permainan hingga pemalsuan cukai rokok.

Purbaya menjawab pertanyaan soal arah kebijakan tarif cukai rokok tahun depan. Ia belum memastikan akan menurunkan atau menaikkan tarif.

"Nanti saya lihat lagi. Saya belum menganalisis mendalam seperti apa sih cukai rokok itu. Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?" kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Kucurkan Rp 200 Triliun untuk Bank, Menkeu Purbaya: Enggak Akan Perang Bunga Lagi, yang Mau Pinjam Tidak Ragu

Ia juga masih menghitung potensi penerimaan negara dari pemberantasan cukai rokok ilegal. Dari situ Kementerian Keuangan akan menentukan kebijakan untuk cukai rokok pada 2026.

"Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu, berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan, seperti apa," ujar Purbaya.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan belum ada keputusan soal kenaikan tarif cukai rokok 2026. Ia menunggu hasil studi dan analisis lapangan.

Analisis meliputi fenomena cukai palsu, potensi tambahan pendapatan negara dari pemberantasan cukai ilegal, hingga praktik permainan dalam sistem cukai.

"Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan," tambah Purbaya.

Baca juga: Sudah Guyur Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara soal Potensi Tambah Anggaran ke Perbankan

Serikat pekerja kretek minta penundaan

Rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 memicu kekhawatiran industri sigaret kretek tangan (SKT). Serikat pekerja meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kebijakan itu.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto, menyebut aspirasi sudah disampaikan resmi kepada Presiden.

"Kami berharap, jangan sampai kemudian penundaan kenaikan pajak ini tidak disertai juga dengan penundaan kenaikan tarif cukai rokok," kata Waljid, Senin (8/9/2025).