Menteri HAM Soroti Proyek Alun-alun Demokrasi DPR yang Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengusulkan pembangunan tempat demonstrasi di halaman DPR juga menyoroti proyek alun-alun demokrasi yang mandek setelah dimulai 10 tahun lalu.

"Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan 'alun-alun demokrasi'," kata Natalius Pigai di Jakarta, dilansir ANTARA, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Menteri HAM: Pembuatan Tempat Demo di Halaman DPR Perlu Diseriusi

Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

"Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut," ucapnya.

Baca juga: Menteri HAM Usul Pembuatan Tempat Demo di Halaman Gedung DPR

Pigai lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

"Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana," jelas Pigai.

Alun-alun demokrasi DPR

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, proyek alun-alun demokrasi DPR masuk menjadi satu dari tujuh proyek Rancangan Rencana Strategis atau Renstra DPR 2014-2019.

"Pembangunan alun-alun demokrasi dapat menjadi salah satu tempat untuk menampung aktivitas tersebut dengan memperhatikan lokasi yang memiliki latar ikon gedung DPR RI yang mampu memuat 10.000 demonstran dan 100 bus, terbuka, tidak mengganggu lalu lintas, tersedia panggung orasi, tidak mengganggu kerja anggota DPR RI, dan aman," demikian tertulis dalam dokumen renstra 51 halaman tersebut.

Baca juga: DPR Resmikan Pembangunan Alun-alun Demokrasi

Pembangunan alun-alun demokrasi dimulai pada 21 Mei 2025. Acara peresmian pembangunan itu dihadiri oleh empat pimpinan DPR era itu, yakni Setya Novanto alias Setnov, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Hadir pula Sekjen DPR saat itu, Winantuningtyastiti, dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR era itu, Roem Kono.

"Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat," kata Fahri Hamzah pada saat itu.

Baca juga: Alun-alun Demokrasi DPR Bisa Tampung 10.000 Pendemo

Alun-alun demokrasi ini pun bisa menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat.

"Kita serahkan lahan kita 20 hektar untuk rakyat," kata Fahri.

Alun-alun demokrasi ini merupakan salah satu dari tujuh rencana DPR melakukan renovasi terhadap Kompleks Parlemen.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini