Miras Ilegal Masih Marak di Manokwari, Legislator Papua Kritik Kinerja Polisi

PAPUA, KOMPAS.com – Maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal di Manokwari, Papua Barat, menjadi sorotan serius Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua).

Lembaga yang beranggotakan wakil rakyat ini dibentuk April 2025 sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian persoalan sosial-kemasyarakatan di Tanah Papua.

Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menilai penanganan Minol ilegal di Manokwari cenderung lamban dan setengah hati meski sudah lama jadi perhatian.

“Sejak pertengahan 2025, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyampaikan laporan resmi kepada MPR for Papua tentang 53 titik penjualan dan peredaran minol ilegal di wilayahnya. Dia pun telah meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan memberantas transaksi ilegal yang berlangsung selama puluhan tahun itu,” ujar Yorrys dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: Pabrik Minol Bermerek Palsu Dibongkar Polda Papua Barat di Manokwari

Namun, Yorrys menjelaskan, belum tampak aksi tegas dan komprehensif dari kepolisian untuk membasmi peredaran Minol ilegal.

“Dugaan ketidakseriusan dalam pemberantasan Minol ilegal di Manokwari, harus dijawab dengan bijak oleh aparat kepolisian. Sebab keluhan tersebut bukan sekedar muncul dari masyarakat, tapi sesama unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Manokwari," kata Yorrys.

Yorrys meminta seluruh unsur Musyawarah Pemerintahan Daerah (Muspida) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersinergi dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat, termasuk mendukung kebijakan antarlembaga di daerah.

“Saya mengapresiasi langkah konstitusional yang dilakukan oleh Pemda Manokwari dengan menginisiasi lahirnya Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Manokwari. Saya berharap langkah tersebut didukung penuh oleh pihak kepolisian," tambah Yorrys.

Baca juga: Aksi Demo Damai di Manokwari, Massa Menuntut TNI Kembali ke Barak dan Polri Dievaluasi

Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menegaskan Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol harus menjadi instrumen regulatif yang dibahas secara terbuka.

“Perda Minol Manokwari harus dibahas secara terbuka sehingga mampu memberi solusi dan menghasilkan aturan yang lebih riil dan konkret, tidak menyisakan persoalan di kemudian hari, apalagi menghasilkan tafsir yang beraneka ragam," ujar Filep.

Filep juga mengapresiasi sikap terbuka Bupati Manokwari dan berharap kepolisian menerima kritik demi kebaikan masyarakat Manokwari dan Papua Barat secara umum.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini