Nepal Tengah Cari PM Sementara, Wanita Ini Jadi Kandidat Kuat Didukung Gen Z

KATHMANDU, KOMPAS.com - Nepal tengah menghadapi krisis politik besar setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025) akibat gelombang protes yang berubah menjadi kerusuhan berdarah dan mewaskan 19 orang.

Hanya beberapa jam setelahnya, Presiden Nepal Chandra Poudel juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Kekosongan kekuasaan itu membuat warga Nepal kini sedang mencari pemimpin eksekutif sementara.

Baca juga: Penjarahan Guncang Demo Nepal: Bank Dirampok, Toko Digasak

Sushila Karki muncul sebagai kandidat kuat

Di tengah kekosongan politik, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, mencuat sebagai kandidat utama pemimpin sementara.

Karki yang kini berusia 73 tahun merupakan perempuan pertama yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal.

"Saat ini, nama Sushila Karki muncul untuk memimpin pemerintahan sementara," kata Rakshya Bam, salah satu aktivis Generasi Z yang ikut dalam pertemuan dengan pimpinan militer, dikutip AFP.

Seorang juru bicara militer menegaskan, Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok demonstran Gen Z.

Menurut laporan The Indian Express, Jenderal Sigdel bahkan mendatangi rumah Karki di Dhapasi pada Rabu (10/9/2025) dini hari dan memintanya mengambil peran sebagai pemimpin sementara.

Awalnya Karki menolak, namun 15 jam kemudian, ia menyetujui permintaan itu setelah kelompok Gen Z resmi mengajukan dukungan.

Dukungan dari Wali Kota Kathmandu

Nama Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah, sebelumnya juga sempat diusulkan sebagai alternatif pemimpin interim.

Namun, Shah yang juga mantan insinyur dan rapper itu akhirnya mendukung penuh usulan agar Karki memimpin.

"Tugas pemerintahan sementara adalah menyelenggarakan pemilu dan memberikan mandat baru bagi negara," tulis Shah dalam unggahan Facebook.

Baca juga: Massa Demo Nepal Bakar Rumah Perdana Menteri, Rusak Kediaman Presiden

Peran militer dan masa depan konstitusi

Krisis kali ini menandai keterlibatan Angkatan Darat Nepal dalam proses politik, meski selama hampir dua dekade terakhir institusi itu cenderung netral.

Tujuan utama militer, menurut sumber, ada dua, yakni memadamkan kerusuhan serta membawa berbagai kekuatan politik ke meja dialog untuk menyepakati arah sistem pemerintahan baru.

Sushila Karki sendiri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pakar dalam mencari solusi.