JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang besar demonstrasi ojek online (ojol) bakal mewarnai Ibu Kota pada Rabu, (17/9/2025).
Para pengemudi ojol, kurir online dan komunitas mahasiswa berencana menggeruduk Istana Presiden, DPR RI, hingga gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional itu membawa tuntutan: pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Baca juga: Masa Depan Ojol: Dari Digital Economic Singularity hingga Harapan Desentralisasi (Bagian II-Habis)
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi lahir dari kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Dudy.
Ia menuding Menhub lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online ketimbang pengemudi.
“Silakan masyarakat juga menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum,” ujar Igun lewat keterangan pers, Selasa (16/9/2025).
“Bahkan pada ekosistem transportasi online Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan,” paparnya.
Dalam aksi yang dinamai 179, Garda membawa tujuh tuntutan utama, mulai dari revisi potongan aplikator, pengaturan tarif antar-barang dan makanan, audit potongan sepihak, hingga mendesak DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.
“Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, dimana kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” paparnya.
Baca juga: Masa Depan Ojol: Dari Digital Economic Singularity hingga Harapan Desentralisasi (Bagian I)
Tak hanya itu, tragedi 28 Agustus 2025 juga akan disuarakan agar diusut tuntas. Garda memastikan aksi ini akan berlangsung masif.
Para pengemudi ojol R2, driver online R4, hingga kurir logistik bakal mematikan aplikasi sebagai simbol perlawanan. Masyarakat pun diminta bersiap menggunakan moda transportasi alternatif karena layanan ojol akan lumpuh di sebagian besar wilayah Jakarta.
“Ini bukan sekadar demo, tapi gerakan perlawanan rakyat pekerja jalanan kepada Menteri Perhubungan yang abai. Kami akan pastikan suara ini sampai ke Istana dan DPR,” ujarnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini