Pakar Bocorkan Risiko AI bagi Ekonomi dan Pertahanan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur perusahaan konsultan keamanan siber Spentera, Royke L. Tobing, tak menampik pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Machine Learning) di Indonesia terus meluas.

Dia menyebutkan AI sendiri belakangan ini mulai banyak digunakan di berbagai sektor seperti finansial, e-commerce, telekomunikasi, layanan publik, hingga pertahanan.

Namun, menurut Royke di balik peluang besar yang ditawarkan, terdapat tantangan baru yang perlu diperhatikan, khususnya terkait keamanan dan keandalan sistem.

"Risiko bisa muncul jika model atau data yang digunakan tidak diverifikasi secara menyeluruh, sehingga membuka kemungkinan adanya celah yang dimanfaatkan pihak tertentu," ujarnya dalam konferensi Cyberwolves Con 2025, dikutip Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Albania Angkat AI sebagai Menteri untuk Berantas Korupsi

Royke bilang ketergantungan pada teknologi impor tanpa pengujian ketat berpotensi meningkatkan risiko tersebut.

Karena itu, penguatan tata kelola, standar keamanan, serta kemandirian dalam pengembangan AI menjadi langkah penting agar teknologi ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kepentingan strategis nasional.

Lebih lanjut Royke mengatakan, di luar kerentanan teknis, kesiapan organisasi dalam menangani serangan siber di Indonesia masih menghadapi tantangan.

Deteksi dan respon insiden sering kali memakan waktu, pencatatan forensik digital belum konsisten, serta koordinasi antar unit yang terlibat kerap berjalan secara terpisah.

Kondisi ini membuat proses pemulihan krisis tidak selalu berjalan efektif, terlebih ketika serangan bersifat kompleks.

Baca juga: Perpres Kecerdasan Buatan Segera Terbit, Menkomdigi Beri Bocoran Isinya

Peristiwa ransomware pada Pusat Data Nasional tahun 2024 menjadi pengingat penting akan dampak luas jika respons terhadap serangan tidak cepat dan terkoordinasi.

Insiden tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas, simulasi insiden secara berkala, serta penguatan tata kelola agar Indonesia lebih siap menjaga keberlangsungan layanan publik yang vital.