Panduan Bagaimana Sebaiknya Keluarga Pejabat Bersikap dan Publik Menanggapi...

KOMPAS.com - Kehidupan keluarga pejabat publik hampir tidak pernah lepas dari sorotan. Unggahan di media sosial yang menampilkan gaya hidup atau pandangan pribadi pun sering menuai perhatian masyarakat.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, hal itu wajar terjadi. Dalam etika pejabat publik, ranah keluarga ikut melekat dan menjadi bagian dari penilaian publik.

“Seorang pejabat tidak hanya bertanggung jawab secara personal, tetapi juga dituntut memberi contoh baik melalui keluarganya,” ujar Zaki saat dimintai pandangan Kompas.com, Kamis (11/9/2025).

Baca juga: Kenapa Sejumlah Pejabat Publik Kerap Beri Pernyataan Kontroversial?

Keluarga pejabat dan etika di ruang publik

Zaki menekankan, keluarga pejabat publik punya tanggung jawab moral karena turut menikmati fasilitas dan tunjangan negara.

Oleh sebab itu, sikap dan perilaku mereka sebaiknya mencerminkan empati sosial.

“Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering disuguhi gaya hidup hedonisme dan flexing dari anggota keluarga pejabat. Misalnya memamerkan mobil mewah, liburan ke luar negeri, hingga tumpukan uang,” jelasnya.

Ia mengingatkan, hal semacam itu bisa memicu kecemburuan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit.

Zaki mencontohkan kasus di Nepal, ketika rasa iri masyarakat terhadap elite berujung kerusuhan.

“Nalar sederhana, jika pejabat tidak bisa memberi teladan pada keluarganya, bagaimana bisa memberi teladan pada masyarakat?” lanjutnya.

Senada, pengamat komunikasi politik Ubedilah Badrun menegaskan bahwa keluarga pejabat juga terikat etika publik.

Menurutnya, nilai seperti empati, kesantunan, kejujuran, integritas, hingga mawas diri penting dijunjung tinggi, apalagi di era media sosial yang memiliki daya sebar cepat.

Baca juga: Kenapa Pejabat RI Sulit Mundur Meski Didesak Publik? Ini Penjelasan Sosiolog

Bagaimana publik sebaiknya merespons?

Tidak hanya keluarga pejabat, publik pun memiliki etika kewargaan.

Ubedilah menekankan, kritik kepada keluarga pejabat di media sosial sah-sah saja, tetapi sebaiknya disampaikan dengan nalar yang jernih dan bertanggung jawab.

“Narasi yang dibingkai dengan etika kepublikan akan lebih mengingatkan, bukan menghakimi,” ujarnya. Ia menambahkan, literasi digital dan kualitas pendidikan publik berperan besar dalam membentuk sikap kritis yang sehat.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus dosen FISIP Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, memberi catatan khusus terkait anggota keluarga pejabat yang masih di bawah umur.