Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Program Prioritas, Bisa Terima Aduan Hambatan Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas untuk mencegah program macet. Tim ini akan dipimpin oleh dua menteri koordinator (Menko), yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Hal ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

"Menteri Keuangan juga mengusulkan ada Tim Akselerasi Program Prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan," kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin.

Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Negosiasi Implementasi Tarif dengan AS Masih Berjalan

Airlangga menyampaikan, tim akselerasi tersebut bakal beranggotakan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih.

Mereka di antaranya yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

"Tim beranggotakan menteri yang terkait dengan program-program,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan, tim bakal memonitor seluruh program-program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan begitu, program yang seharusnya berjalan bakal tetap berjalan.

Baca juga: Salurkan Rp 200 Triliun ke Himbara, Menkeu Purbaya: Mereka Enggak Akan Perang Bunga Lagi

"Jadi ke depan harusnya tidak macet lagi, kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik," jelas dia.

Pihaknya juga bakal menerima pengaduan dari pelaku bisnis terkait berbagai hambatan dalam program tersebut.

Pengaduan yang masuk bakal disidangkan setiap satu minggu sekali.

"Jadi seperti pokja empat di zaman sebelumnya. Saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan, sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah," tandas Purbaya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini