Pemerintah Tak Perpanjang Insentif Mobil Listrik, Apa Kata Ahli?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang insentif impor mobil listrik menuai beragam tanggapan.

Salah satunya datang dari pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas.

Baca juga: Kenaikan Harga Mobil Listrik Imbas Terhenti Insentif dan TKDN Semu

“Saya sepakat, insentif untuk impor mobil listrik itu tidak diperpanjang. Sebab, memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan," ujar Darma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Bus listik Damri

"Sebenarnya, keberadaan mobil listrik itu akan tetap menimbulkan kemacetan, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya," kata Darma.

Jika pemerintah ingin serius mengurangi kemacetan, fokusnya harus diarahkan pada moda transportasi massal.

Baca juga: DPR Nilai Rantai Pasok Otomotif Layak Dapat Insentif

Saat ini, jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta juga masih terbatas.

Dok. Beritajakarta Ilustrasi bus Transjakarta

Menurutnya, jika ingin mengurangi kemacetan, maka yang harus diperbanyak adalah impor bus listrik, sehingga kapasitas angkutnya lebih banyak. "Tapi, kalau mobil listrik itu sama saja dengan kendaraan pribadi," ujarnya.

Sementara, dari sisi lingkungan, mobil listrik memang lebih unggul karena tidak menghasilkan emisi gas buang.

Namun, jika jumlahnya terus bertambah tanpa dibarengi perbaikan sistem transportasi publik, masalah kemacetan tetap tidak akan teratasi.

Darmaningtyas pun berharap pemerintah lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan transportasi.

Insentif, menurutnya, sebaiknya diarahkan ke sektor transportasi publik berbasis listrik agar manfaatnya lebih menyentuh masyarakat luas.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini