Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan perubahan tata ruang serta Hak Guna Usaha (HGU) 1 juta hektar lahan persawahan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, selesai pada akhir bulan September 2025.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat mengenai swasembada pangan dengan sejumlah menteri di kantornya, Selasa (16/9/2025).

Adapun menteri tersebut, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPN Rachmat Pambudy, hingga Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Baca juga: Soal Menko Polkam Definitif, Kepala Bappisus: Prabowo Akan Cari Putra Terbaik Bangsa

"Kami barusan rapat mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam. Insha Allah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan (akhir bulan ini)," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Pria yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, proses perubahan tata ruang ini dipercepat setelah menerima Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan kawasan swasembada pangan.

Ia mengaku mendapatkan Instruksi Presiden tiga minggu yang lalu.

"Itu sudah diproses hampir satu tahun, belum jadi. Saya dapat Inpres kan baru tiga minggu, tapi mudah-mudahan sampai akhir bulan selesai semuanya," beber Zulhas.

Baca juga: Kepala Bappisus Jawab Isu Mahfud MD Jadi Menteri Prabowo

Lebih lanjut ia menjelaskan, target lahan yang dibuka mencapai 1 juta hektar.

Saat ini, lahan yang dibuka baru sekitar 481.000 hektar.

"Yang sudah ditata ruang tadi laporan Menhut 481.000 hektar. Targetnya nanti satu juta lebih," jelas Zulhas.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan Wanam, Papua Selatan, sebagai salah satu titik Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kawasan tersebut didesain agar memiliki peran vital di sektor ketahanan pangan, energi, hingga penguatan industri pertahanan.

Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektar (ha) yang akan didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pembangunan kawasan Wanam dikawal oleh Satgas Merah Putih, yang terdiri dari unsur TNI dengan dukungan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat.

Baca juga: Makna Diplomasi Singkat Presiden Prabowo ke Timur Tengah

"Pengembangan Wanam tidak hanya berfokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan negara yang dikerjakan oleh putra-putri bangsa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Sjafrie melalui keterangan pers, Rabu (27/8/2025).

Landasan hukum program tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan.

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah ingin memastikan percepatan pembangunan berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Selain program cetak sawah, pembangunan di Wanam juga mencakup pengembangan energi terbarukan melalui program biodiesel, penguatan industri pertahanan nasional, serta pembangunan jalan penghubung Wanam - Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer.

Seluruh pembangunan ini diarahkan tidak hanya untuk menjadikan Wanam sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang menopang kemandirian energi dan memperkuat pertahanan negara.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini