JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian dengan harga terjangkau.
Mayoritas berbentuk rumah susun, program ini digadang menjadi kontribusi DKI dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah di seluruh Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, salah satu proyek terbaru yang sudah diresmikan adalah rumah susun di kawasan Pulo Gadung.
Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim untuk memastikan warga memiliki akses yang sama terhadap program perumahan.
“Program ini kami jalankan agar masyarakat, termasuk pasangan muda, bisa lebih mudah memiliki hunian. Kredit perumahan dengan subsidi bunga akan sangat membantu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Baca juga: Cerita Fristo: Kerja PP Cipanas–Jakarta, Sambil Raup Cuan Jastip Makanan Khas Puncak
Dukungan Pemerintah Pusat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk memperluas pembangunan rumah subsidi di Ibu Kota.
Selama ini, kata Maruarar, rumah subsidi lebih banyak dibangun di luar Jakarta.
Padahal, kebutuhan hunian dengan harga terjangkau di wilayah perkotaan sangat tinggi.
Ia juga mendorong agar konsep pembangunan tidak melulu berbentuk vertikal seperti rumah susun.
“Kalau boleh kita pertimbangkan, jangan semua ke atas. Kita diskusikan bagaimana memanfaatkan aset pemerintah pusat maupun daerah untuk rumah subsidi di Jakarta,” ujarnya.
Baca juga: Momen Lucu Bocah PAUD Saat Ditanya Pramono: Keukeuh Pilih Persib daripada Persija
Tantangan Hunian di Jakarta
Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala terbesar penyediaan rumah terjangkau di Jakarta.
Meski demikian, pemanfaatan lahan milik pemerintah dipandang sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan.
Dengan tambahan 19.800 unit yang disiapkan Pemprov DKI, diharapkan backlog perumahan di Ibu Kota bisa berangsur teratasi.
Program subsidi bunga kredit rumah juga diproyeksikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah.
Baca juga: Pagar Beton di Laut Cilincing Kantongi Izin dari KKP, Pramono: Kami Tidak Bisa Apa-apa
Harapan ke Depan
Baik pemerintah pusat maupun daerah menekankan pentingnya kolaborasi agar target nasional 3 juta rumah tercapai tepat waktu.
Selain infrastruktur hunian, regulasi perumahan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah juga dianggap kunci keberhasilan.
Hunian layak dengan harga terjangkau bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga faktor penting dalam menjaga kualitas hidup warga kota yang semakin padat.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini