Pilkades Digital di Indramayu, Pemprov Jabar Siapkan Rp1 Miliar untuk 139 Desa

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades) digital di 139 desa di Kabupaten Indramayu pada 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan, total kebutuhan anggaran untuk Pilkades digital di 139 desa mencapai sekitar Rp2 miliar, mencakup 1.200 tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, alokasi anggaran dari Pemprov Jabar difokuskan pada Rp1 miliar. Sementara sisanya akan ditambahkan dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah Kabupaten Indramayu.

"Kami alokasikan hanya Rp1 miliar lebih ya. Itu pun hanya di 139 desa ya untuk piloting (uji coba)," ujar Ade saat dihubungi awak media, Jumat (12/9/2025).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan aplikasi, pembangunan TPS, dan kebutuhan lainnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Surati Mendagri Minta Segera Terbitkan Aturan Pilkades

Libatkan Pihak Ketiga

Ade menambahkan, pengembangan aplikasi akan dikerjakan oleh pihak ketiga karena pihaknya tidak memungkinkan untuk membuatnya sendiri.

"Kalau kita bikin aplikasi sendiri, kan Pilkades ini delapan tahun sekali. Jadi kami gunakan kerja sama. Dengan kerja sama ya tentu itu bisa lebih efisien," ungkapnya.

Ade menjelaskan bahwa Pilkades digital di Indramayu tidak sepenuhnya berbasis daring.

Regulasi tetap mengharuskan pemilih hadir di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kunci utamanya adalah data valid. Kami telah mempersiapkan kebutuhan untuk kelola data kependudukan. Setiap hari desa akan memberikan layanan kependudukan, itu akan update," terang Ade.

Baca juga: Dedi Mulyadi Berencana Terapkan E-Voting untuk Pilkades di Jabar

Skema yang akan digunakan adalah hybrid, di mana pemilih tetap akan menerima undangan fisik yang dilengkapi dengan barcode.

"Setelah di-scan, barcode tersebut akan muncul nomor undangan, nama pemilih, kemudian di layar komputer atau tablet akan muncul nama calon kepala desa yang ikut Pilkades. Sehingga nanti si pemilih tinggal klik itu. Begitu dia klik di layar otomatis akan terekam," katanya.

Penerapan skema hybrid ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital.

"Karena tidak semua mungkin melek digital ya. Jadi makanya saya katakan hybrid, bukan tidak siap. Sebetulnya kita siap. Tetapi pertama aturannya kan tetap harus datang ke TPS ya," tutur Ade.

Ia menambahkan, tidak semua TPS di 139 desa akan menerapkan sistem semi digital.

"Jadi nanti pelaksanaan di Indramayu satu desa, satu TPS itu akan dilaksanakan semi digital. Kalau ada dua, tiga TPS, mungkin TPS lainnya pakai manual," pungkasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini